1
Kumpulan
Humor
Gus Dur
di Internet
Dikompilasi oleh:
greenourheart
greenourheart@gmail.com
Foto: Vivanews.com
2
Pendahuluan
Almarhum K.H. Abdurrahman Wahid alias Gus
Dur memang fenomenal. Ia dikenal sebagai
pribadi yang unik dan otentik. Otentisitasnya
inilah yang membuat ia senantiasa dikenang.
Semasa hidup, pernyataan Gus Dur seringkali
nyeleneh dan kadang-kadang bikin telinga merah
bagi yang merasa tersindir.
Tapi faktanya, Gus Dur merupakan sosok yang
dicintai. Saat wafat ditangisi banyak orang.
Semua orang berebut mengucapkan selamat
jalan. Insan-insan dari berbagai agama
berlinangan airmata dan mendoakan
perjalanannya ke alam yang baru.
Saking populernya Gus Dur, bahkan ada pula
yang memanfaatkan wafatnya Gus Dur demi
kepentingan politik. Tapi sudahlah, buku
elektronik ini tak hendak membahas itu. Sekali
lagi, Gus Dur memang sosok otentik yang
pupulis dan dicintai. Entah kapan bangsa ini
punya anak bangsa sekelas Gus Dur lagi.
Kumpulan Humor Gus Dur di Internet ini bukan
hasil pikiran saya. Saya hanya mencomot sana-sini, lantas menjahitnya jadi satu. Bahan-bahannya saya ambil dari berbagai blog dan
website.
3
Saya menemukan banyak sekali humor-humor
Gus Dur di internet. Humor-humor Gus Dur di
berbagai blog dan website saling melengkapi.
Humor Gus Dur tentang A, misalnya, bisa
ditemukan di blognya “si fulan” atau “si fatul”,
tapi humor tersebut tak ditemukan di blognya “si
minah”. Sebaliknya, di blog “si minah”
ditemukan humor lain seputar Gus Dur.
Saya lihat intensitas penulisan humor Gus Dur di
internet meningkat setelah Gus Dur wafat. Saya
sendiri juga mengupload tautan-tautan humor
Gus Dur di internet, di salah satu blog saya. Dan
ternyata, sampai kini posting saya tersebut
banyak dilihat dan didownload.
Humor-humor Gus Dur atau ala Gus Dur tak
hanya lucu, seringkali sarkastis dan mengandung
banyak pembelajaran.
Inilah salah satu warisan Gus Dur bagi bangsa
ini. Humor yang reflektif. Anekdot yang
bermakna.
Selamat menikmati.
10 Januari 2009
Greenourheart
greenourheart@gmail.com
4
1. Peternak Lebah ala Gus
Dur
Saat Presiden Abdurrahman Wahid
menjabat, Departemen Kehutanan dan
Perkebunan (Dephutbun) tidak henti
didemo. Setiap hari ada saja kelompok yang
berdemonstrasi di departemen yang saat itu
dipimpin Nur Mahmudi Ismail.
Tuntutan mereka sama, yang mendeseak
pembatalan pengangkatan Sutjipto sebagai
Sekjen Dephutbun.
"Sutjipto terlalu tua, copot saja!" teriak salah
satu pendemo. "Sutjipto bukan pejabat karir,
berikan saja jabatan itu kepada orang
dalam!" pekik yang lain. "Pengangkatan
Sutjipto berbau KKN, copot saja," bunyi
tulisan sebuah poster yang diacungkan.
Rentetan demonstrasi yang sempat
melumpuhkan sebagian kegiatan Dephutbun
itu. Pasalnya, tidak sedikit karyawan yang
ikutan berdemo, yang pada akhirnya
menyerempet posisi Menteri Nur Mahmudi
sendiri. Tapi Presiden berkeras supaya
Sutjipto dipertahankan.
Dalam suasana seperti itulah cucu KH
5
Hasyim Asy'ari itu, melantik pengurus
Perhimpunan Peternak Lebah di Jakarta
akhir Maret 2000.
Dalam pidatonya, Gus Dur antara lain
memaparkan mengenai kondisi peternakan
lebah terkini.
"Kita ini setiap tahun masih mengimpor 350
ribu ton lebah dari luar negeri," tutur dia.
"Lah, orang-orang yang berdemo itu,
daripada mendemo menterinya mbok lebih
baik beternak lebah, supaya kita tidak
mengimpor lagi!" pinta Gus Dur. (rhs)
Sumber: okezone.com, 04 Januari 2010
2. Fenomena 'Gila' Gus Dur
Konon, guyonan mantan Presiden
Abdurrahman Wahid selalu ditunggu-tunggu
oleh banyak kalangan, termasuk presiden
dari berbagai negara.
Pernah suatu ketika, Gus Dur membuat
tertawa Raja Saudi yang dikenal sangat
serius dan hampir tidak pernah tertawa.
Oleh Kiai Mustofa Bisri (Gus Mus),
6
momentum tersebut dinilai sangat
bersejarah bagi rakyat Negeri Kaya Minyak.
"Kenapa?" tanya Gus Dur.
"Sebab sampeyan sudah membuat Raja
ketawa sampai giginya kelihatan. Baru kali
ini rakyat Saudi melihat gigi rajanya," jelas
Gus Mus, yang disambut gelak tawa Gus
Dur.
Melekatnya predikat humoris pada Presiden
RI yang keempat itu pun sempat membuat
Presiden Kuba Fidel Alejandro Castro Ruz
penasaran. Suatu ketika, keduanya
berkesempatan bertemu.
Seperti yang diceritakan oleh mantan Kepala
Protokol Istana Presiden Wahyu Muryadi
pada tayangan televisi, Fidel Castro bertanya
kepada Gus Dur mengenai joke teranyarnya.
Dijawablah oleh Gus Dur, "Di Indonesia itu
terkenal dengan fenomena 'gila',".
Fidel Castro pun menyimak pernyataan
mengagetkan tersebut.
"Presiden pertama dikenal dengan gila
wanita. Presiden kedua dikenal dengan gila
harta. Lalu, presiden ketiga dikenal gila
teknologi," tutur Gus Dur yang kemudian
7
terdiam sejenak.
Fidel Castro pun semakin serius
mendengarkan lanjutan cerita.
"Kemudian, kalau presiden yang keempat, ya
yang milih itu yang gila," celetuk Gus Dur.
Fidel Castro pun diceritakan terpingkal-pingkal mendengar dagelan tersebut. (rhs)
Sumber: okezone.com, 02 Januari 2010
3. Cerita Gus Dur Soal Naik
Kereta
Setelah mendapat larangan dari dokternya
untuk tidak melakukan perjalanan jauh
dengan menggunakan pesawat terbang, Gus
Dur kemudian nekat untuk berpergian jauh
menggunakan kereta api.
"Anda mau pergi naik kerata api Gus?
Memangnya Anda pikir bisa sampai tepat
waktu dengan naik kereta api?" ledek si
dokter.
"Anda jangan meremehkan, kereta itu cepet
banget loh!" jawab mantan Presiden RI ke-4
itu.
8
"Kereta api mana yang bisa menandingi
kecepatan pesawat terbang?" tanya dokter.
"Oho.. Anda jangan salah. Semua kereta api
bisa lebih cepat dari pesawat," kilah pria
kelahiran Jombang, Jawa Timur, 7
September 1940 ini.
"Anda mimpi kali. Semua orang juga tahu
kalau pesawat itu jelas lebih cepat
dibandingkan kereta api," cecar sang dokter.
"Wah, Anda salah. Memang sekarang ini
pesawat lebih cepat. Tapi itu karena kereta
api baru bisa merangkak. Coba kalau kereta
api nanti sudah bisa berdiri dan bisa lari.
Wuiih.. pasti bakalan jauh lebih cepat dari
pesawat," jawab Gus Dur, disambut wajah
kecut sang dokter. (rhs)
Sumber: Okezone.com, Kamis, 07
Januari 2010
4. Obrolan Para Presiden
Saking udah bosannya keliling dunia, Gus
Dur coba cari suasana di pesawat RI-01. Kali
ini dia mengundang Presiden AS dan
Perancis terbang bersama Gus Dur buat
9
keliling dunia. Boleh dong, emangnya AS dan
Perancis aja yg punya pesawat
kepresidenan. Seperti biasa...
setiap presiden selalu ingin memamerkan
apa yang menjadi kebanggaan negerinya.
Tidak lama presiden Amerika, Clinton
mengeluarkan tangannya dan sesaat
kemudian dia berkata: "Wah kita sedang
berada di atas New York!"
Presiden Indonesia (Gus Dur): "Lho kok bisa
tau sih?"
"Itu.. patung Liberty kepegang!", jawab
Clinton dengan bangganya.
Ngga mau kalah presiden Perancis, Jacques
Chirac, ikut menjulurkan tangannya keluar.
"Tau nggak... kita sedang berada di atas
kota Paris!", katanya dengan sombongnya.
Presiden Indonesia: "Wah... kok bisa tau
juga?"
"Itu... menara Eiffel kepegang!", sahut
presiden Perancis tersebut.
Karena disombongin sama Clinton dan
Chirac, giliran Gus Dur yang menjulurkan
tangannya keluar pesawat...
10
"Wah... kita sedang berada di atas Tanah
Abang!!!", teriak Gus Dur.
"Lho kok bisa tau sih?" tanya Clinton dan
Chirac heran karena tahu Gus Dur itu kan
nggak bisa ngeliat.
"Ini... jam tangan saya ilang...", jawab Gus
Dur kalem.
Sumber: gusdur.net, 13 November
2008
5. Sate Babi
Suatu ketika Gus Dur dan ajudannya terlibat
percakapan serius.
Ajudan: Gus, menurut Anda makanan apa
yang haram?
Gus Dur: Babi
Ajudan: Yang lebih haram lagi
Gus Dur: Mmmm ... babi mengandung babi!
Ajudan: Yang paling haram?
Gus Dur: Mmmm ... nggg ... babi
mengandung babi tanpa tahu bapaknya
dibuat sate babi! (//mbs)
Sumber : Okezone.com, Selasa, 1
September 2009
11
6. Gus Dur Diplintir Media
Gus Dur, dalam satu acara peluncuran
biografinya, menceritakan tentang kebiasan
salah kutip oleh media massa atas berbagai
pernyataan yang pernah dikeluarkannya.
Dia mencontohkan, ketika berkunjung ke
Sumatera Utara ditanya soal pernyataan
Menteri Senior Singapura Lee Kuan Yew
tentang gembong teroris di Indonesia, dia
mengatakan, pada saatnya nanti akan
mengajarkan demokratisasi di Singapura.
Namun, sambungnya, media massa
mengutip dia akan melakukan demo di
Singapura.
Walah ... walah, gitu aja kok repot! (//mbs)
sumber: okezone, Jum'at, 29 Mei 2009
- 13:06 wib
7. Kuli dan Kyai
Rombongan jamaah haji NU dari Tegal tiba
di Bandara King Abdul Aziz, Jeddah Arab
Saudi. Langsung saja kuli-kuli dari Yaman
berebutan untuk mengangkut barang-barang
yang mereka bawa. Akibatnya, dua orang di
antara kuli-kuli itu terlibat percekcokan
12
serius dalam bahasa Arab.
Melihat itu, rombongan jamaah haji tersebut
spontan merubung mereka, sambil berucap:
Amin, Amin, Amin!
Gus Dur yang sedang berada di bandara itu
menghampiri mereka: "Lho kenapa Anda
berkerumun di sini?"
"Mereka terlihat sangat fasih berdoa, apalagi
pakai serban, mereka itu pasti kyai."(//ahm)
Sumber: okezone.com, Kamis, 2 April
2009 - 15:05 wib
8. Kaum Almarhum
Mungkinkah Gus Dur benar-benar percaya
pada isyarat dari makam-makam leluhur?
Kelihatannya dia memang percaya, sebab
Gus Dur selalu siap dengan gigih dan
sungguh-sungguh membela "ideologi"nya
itu. Padahal hal tersebut sering membuat
repot para koleganya.
Tapi, ini mungkin jawaban yang benar,
ketika ditanya kenapa Gus Dur sering
berziarah ke makam para ulama dan
leluhur.
13
"Saya datang ke makam, karena saya tahu.
Mereka yang mati itu sudah tidak punya
kepentingan lagi." Katanya.
Sumber: gusdur.net, Sabtu, 14
November 2008
9. Pengalaman Gus Dur Naik
Haji
Gus Dur seperti tidak pernah kehabisan
cerita, khususnya yang bernada sindiran
politik. Menurut dia, ada kejadian menarik di
masa pemerintah Orde Baru.
Suatu kali Presiden Soeharto berangkat ke
Mekkah untuk berhaji. Karena yang pegi
seorang persiden, tentu sejumlah menteri
harus ikut mendampingi. Salah satunya
"peminta pertunjuk" yang paling rajin,
Menteri Penerangan Harmoko.
Setelah melewati beberapa ritual haji,
rombongan Soeharto pun melaksanakan
jumrah, yakni simbol untuk mengusir setan
dengan cara melempar batu ke sebuah tiang
mirip patung. Di sini lah muncul masalah,
terutama bagi Harmoko.
Beberapa kali batu yang dilemparkannya
14
selau berbalik menghantam jidatnya. "Wah
kenapa jadi begini ya?" cerita Gus Dus
menuturkan pernyataan Harmoko yang saat
itu tampak gemetar karena takut.
Lalu Harmoko pindah posisi. Hasilnya sama
saja, batu yang dilemparnya seperti ada
yang melempar balik ke arah dirinya. Setelah
tujuh kali lemparan hasilnya selalu sama,
Harmoko pun menoleh ke kanan dan ke kiri,
mencari-cari posisi presiden untuk "minta
petunjuk". Setelah ketemu, lalu dengan lega
ia tergopoh-gopoh menghampiri Bapak
Presiden.
Namun, sebelum sampai di hadapan
Soeharto, ia turut mendengar bisikan "Hai
manuia, sesama setan jangan saling
lempar."
(rhs)
Sumber: okezone.com, 11 Januari 2010
10. Cuma Takut Tiga Roda
Suatu hari, saat Abdurarahman Wahid
menjabat sebagai Presiden RI, ada
pembicaraan serius. Pembicaraan bertopik
isu terhangat dilakukan selesai menghadiri
sebuah rapat di Istana Negara.
15
Diketahui, pembicaraan itu mengenai wabah
demam berdarah yang kala itu melanda kota
Jakarta. Gus Dur pun sibuk
memperbincangkan penyakit mematikan
tersebut.
"Menurut Anda, mengapa demam berdarah
saat ini semakin marak di Jakarta Pak?"
tanya seorang menterinya.
"Ya karena Gubernur DKI Jakarta Sutiyoso
melarang bemo, becak, dan sebentar lagi
bajaj dilarang beredar di Kota Jakarta ini.
Padahal kan nyamuk sini cuma takut sama
tiga roda...!" (rhs)
Sumber: okezone.com, 01 Januari 2010
11. Tak Punya Latar Belakang
Presiden
Mantan Presiden Abdurrahman Wahid
memang unik. Dalam situasi genting dan
sangat penting pun dia masih sering
meluncurkan joke-joke yang mencerdaskan.
Seperti yang dituturkan Ketua Mahkamah
Konstitusi Mahfud MD saat diinterview salah
satu televisi swasta. "Waktu itu saya hampir
16
menolak penunjukannya sebagai Menteri
Pertahanan. Alasan saya, karena saya tidak
memiliki latar belakang soal TNI/Polri atau
pertahanan," ujar Mahfud.
Tak dinyana, jawaban Gus Dur waktu itu
tidak kalah cerdiknya. "Pak Mahfud harus
bisa. Saya saja menjadi Presiden tidak perlu
memiliki latar belakang presiden kok," ujar
Gus Dur santai.
Karuan saja Mahfud MD pun tidak berkutik.
"Gus Dur memang aneh. Kalau nggak aneh,
pasti nggak akan memilih saya sebagai
Menhan," kelakar Mahfud. (mbs)
Sumber: okezone.com, 01 Desember
2009
12. Airport Abdurrahman
Wahid
Pada akhir April 2000, Gus Dur sempat ke
Malang, dan mendarat di Bandara
Abdurrahman Saleh. Ini mengingatkan dia
pada peristiwa belasan tahun silam, ketika
dia mendarat di bandara yang sama dari
Jakarta, saat masih ada penerbangan reguler
dari Bandara Halim Perdanakusuma ke
Malang.
17
Waktu itu Gus Dur bersama antara lain
Almarhum Jaksa Agung Sukarton
Marmosujono. Sebagaimana lazimnya untuk
rombongan orang penting, mereka pun
disambut oleh pasukan Banser NU.
Ketika romobongan sudah berangkat ke
Selorejo, sekitar 60 kilometer dari bandara,
petugas Banser melapor pada poskonya
melalui handy talky.
"Halo, halo, rojer," kata Mas Banser. "Lapor:
Abdurahman Saleh sudah mendarat di
airport Abdurrahman Wahid!"
Yah, kebalik. (mbs)
Sumber: Okezone.com, 24 Nopember
2009
13. Buto Cakil Pembayar
Demonstran?
Punakawan selalu digambarkan sebagai
kstaria. Musuhnya jelek-jelek semua,
misalnya Buto Cakil. Punakawan sering
diculik, dibawa berpindah dari satu tempat
ke tempat lain.
18
Tapi, menurut Ki Tedjo, sekarang semuanya
serba tak jelas. Perilaku kesatria pun tak
jelas. Yang jadi Punakawan pun tak jelas.
Yang disebut istana pun tak jelas. Sebab
saat ini masih banyak istana, ada yang di
Cendana, ada yang di sana, pokoknya di
mana-mana.
"Supaya rakyat tentram, mbok ya (para elite
politik) itu kalau berantem caranya yang
cerdas lah. Rakyat seperti kita ini kan juga
perlu tahu. Bukan begitu, Gus?"
"Sebelum tahu istananya, harus tahu dulu
siapa demonstrannya," jawab Gus Dur.
"Ya sebelum tahu demonstrannya, harus
tahu dulu siapa yang membayari." (mbs)
Sumber: okezone.com, 10 November
2009
14. Tukang Santet Jakarta
Main hakim sendiri seakan sudah dianggap
normal oleh masyarakat kita. Pelakunya
bukan cuma rakyat biasa, tapi sering justru
aparat yang berwenang. Paling tidak
penghakiman dilakukan di depan aparat.
Sampai-sampai majalah Tempo, jauh
sebelum pembredelan pernah
19
"menghitamkan" beberapa halamannyla
sebagai tanda prihatin. Para pembaca
Tempo tentu kaget dan heran. Bermacam
dugaan pun segera muncul. Gus Dur
termasuk yang heran dan menduga-duga.
"Mengapakah Tempo dibuat hitam seperti
itu?" tanya Gus Dur dalam "kuis imajiner"-nya.
"Karena reportase soal tukang santet dan
bromocorah Jember."
"Siapakah yang memerintahkan
penghitaman itu?"
"Tukang santet dan bromocorah
Jakarta."(mbs)
Sumber: okezone.com, Senin, 19
Oktober 2009
15. Keliling Dunia Tidak Mati
Kok!
Empat dokter ahli menyampaikan analisis
negatif terhadap kesehatan Gus Dur kepada
DPR. Jauh sebelumnya, salah satu Ketua
DPP Partai Golkar Agung Laksono juga
pernah mengungkit masalah itu. Agung,
20
yang juga dokter, mengusulkan agar
Presiden Gus Dur diperiksa oleh tim dokter
independen. Usul itu disetujui oleh Ketua
MPR Amien Rais.
Saat Gus Dur berkunjung ke Kairo, wartawan
pun menanyakan usulan Agung Laksono itu.
"Kalau mau tahu soal kesehatan sata, tanya
saja sama dokter yang pernah memeriksa
saya," jawab Gus Dur serius.
Kalau belum percaya? "Gampang saja, saya
keliling (dunia) ini tidak mati kok," jawab
Gus Dur menekankan betapa sehatnya dia.
Tapi kemudian Gus Dur bilang, "Masalah
begitu jangan tanya sayalah. Saya sudah
malas menjawabnya. Punya ambisi politik
saja kok sampai begitu." (mbs)
16. Panglima AL Paraguay
Paraguay dikenal sebagai salah satu negara
yang tidak mempunyai laut. Tapi anehnya,
negara Amerika Latin ini punya panglima
angkatan laut.
Suatu ketika, kata Gus Dur, Panglima AL
Paraguay ini berkunjung ke negara Brasil.
Dalam kunjungan itu ia menemui Panglima
AL Brasil. Salah seorang staf AL Brasil yang
21
ikut menemuinya bertanya seenaknya,
"Negara bapak itu aneh ya. Tidak punya
laut, tapi punya panglima seperti Bapak."
Dengan kalem sang tamu pun menanggapio,
"Negeri Anda ini juga aneh, ya. Hukumnya
tidak berjalan, tapi merasa perlu
mengangkat seorang menteri kehakiman."
(mbs)
Sumber: okezone, 15 September 2009
17. Orang NU Gila
Rumah Gus Dur di kawasan Ciganjur,
Jakarta Selatan, sehari-harinya tidak pernah
sepi dari tamu. Dari pagi hingga malam,
bahkan tak jarang sampai dinihari para tamu
ini datang silih berganti baik yang dari
kalangan NU ataupun bukan. Tak jarang
mereka pun datang dari luar kota.
Menggambarkan fanatisme orang NU, kata
Gus Dur, menurutnya ada 3 tipe orang NU.
“Kalau mereka datang dari pukul tujuh pagi
hingga jam sembilan malam, dan
menceritakan tentang NU, itu biasanya
orang NU yang memang punya komitmen
dan fanatik terhadap NU,” tegas Gus Dur.
22
Orang NU jenis yang kedua, mereka yang
meski sudah larut malam, sekitar jam dua
belas sampai jam satu malam, namun masih
mengetuk pintu Gus Dur untuk
membicarakan NU, “Itu namanya orang gila
NU,” jelasnya.
“Tapi kalau ada orang NU yang masih juga
mengetuk pintu rumah saya jam dua dinihari
hingga jam enam pagi, itu namanya orang
NU yang gila,” kata Gus Dur sambil terkekeh.
Sumber: okezone
18. Lupa Tanggal Lahir
Gus Dur, nama lengkapnya adalah
Abdurrahma Al-Dakhil. Dia dilahirkan pada
hari Sabtu di Denanyar, Jombang, Jawa
Timur. Ada rahasia dalam tanggal
kelahirannya. Gus Dur ternyata tidak tahu
persis tanggal berapa sebenarnya dia
dilahirkan.
Sewaktu kecil, saat dia mendaftarkan diri
sebagai siswa di sebuah SD di Jakarta, Gus
Dur ditanya, " Namamu siapa Nak?"
"Abdurrahman," jawab Gus Dur.
23
"Tempat dan tanggal lahir?' "Jombang ...,"
jawab Gus Dur terdiam beberapa saat.
"Tanggal empat, bulan delapan, tahun
1940," lanjutnya
Gus Dur agak ragu sebab dia menghitung
dulu bula kelahirannya. Gus Dur hanya hapal
bulan Komariahnya, yaitu hitungan
berdasarkan perputaran bulan. Dia tidak
ingat bulan Syamsiahnya atay hitungan
berdasarkan perputaran matahari.
Yang Gus Dur maksud, dia lahir bulan
Syakban, bulan kedelapan dalam hitungan
Komariag. Tetapi gurunya menganggap
Agustus, yaitu bulan delapan dalam hitungan
Syamsiah.
Maka sejak itu dia dianggap lahir pada
tanggal 4 Agustus 1940. Padahal sebenarnya
dia lahir pada 4 Syakban 1359 Hijriah atau 7
September 1940.
19. Santri Dilarang Merokok
"Para santri dilarang keras merokok!"
begitulah aturan yang berlaku di semua
pesantren, termasuk di pesantren Tambak
Beras asuhan Kiai Fattah, tempat Gus Dur
24
pernah nyatri. Tapi, namanya santri, kalau
tidak bengal dan melanggar aturan rasanya
kurang afdhol.
Suatu malam, tutur Gus Dur, listrik di
pesantren itu tiba-tiba padam. Suasana pun
jadi gelap gulita. Para santri ada yang tidak
peduli, ada yang tidur tapi ada juga yang
terlihat jalan-jalan mencari udara segar. Di
luar sebuah rumah, ada seseorang sedang
duduk-duduk santai sambail merokok.
Seorang santri yang kebetulan melintas di
dekatnya terkejut melihat ada nyala rokok di
tengah kegelapan itu.
"Nyedot, Kang?" sapa si santri sambil
menghampiri "senior"-nya yang sedang asyik
merokok itu. Langsung saja orang itu
memberikan rokok yang sedang dihisapnya
kepada sang "yunior". Saat dihisap, bara
rokok itu membesar, sehingga si santri
mengenali wajah orang tadi.
Saking takutnya, santri itu langsung lari
tunggang langgang sambil membawa rokok
pinjamannya. "Hai, rokokku jangan dibawa!"
teriak Kiai Fatta.
20. Doa Mimpi Matematika
25
Jauh sebelum menjadi presiden, Gus Dur
dikenal sebagai penulis yang cukup
produktif. Hampir tiap pekan tulisannya
muncul di koran atau majalah. Tema
tulisannya pun beragam, dari soal politik,
sosial, sastra, dan tentu saja agama.
Dia pernah mengangkat soal puisi yang
ditulis oleh anak-anak di bawah usia 15
tahun yang dimuat majalah Zaman.
Kata Gus Dur, anak-anak itu ternyata lebih
jujur dalam mengungkapkan keinginannya.
Enggak percaya? Gus Dur membacakan puisi
yang dibuat Zul Irwan
Tuhan …
berikan aku mimpi malam ini
tentang matematika
yang diujikan besok pagi
21. Obrolan Hari Jumat
Pernah suatu ketika Gus Dur di ruang
kerjanya di Istana Merdeka menerima
Mohammad Sobary, peneliti dari LIPI,
kolumnis dan pernah menjadi pemimpin
Kantor Berita Antara dan Djohan Effendi
(Kepala Litbang Departemen Agama).
26
Hampir sepanjang hari Gus Dur berbincang-bincang dengan kedua sahabatnya tersebut.
Sobary sempat menjadi moderator ketika
berlangsung dialog antara Gus Dur dengan
masyarakat seusai shalat Jumat di Masjid
Baiturrahim (Masjid Istana Kepresidenan).
Sobary lantas mengulang cerita Gus Dur
tentang hal lucu yang terjadi di sekitar Gus
Dur selama masa istirahat. Sebelum shalat
Jumat, Gus Dur dari ruang kerjanya
menelepon Menteri Agama di kantornya.
Kebetulan yang mengangkat telepon di
kantor Menteri Agama adalah seorang staf
menteri.
Dialognya demikian:
Gus Dur: Hallo, saya mau bicara dengan
Menteri Agama
Staf Departemen Agama: Ini siapa?
Gus Dur: Saya Abdurrahman Wahid
Staf Departemen Agama: Abdurrahman
Wahid siapa?
Gus Dur: Presiden.....
22. Dua Gus Adalah Musuh
Orba
27
Di kalangan Nahdliyin, Gus adalah julukan
bagi anak kiai yang mereka hormati .
Panggilan hormat itu tetap melekat, bahkan
sampai si anak sudah jadi bapak atau kakek
. Begitulah, menurut Gus Dur, ada Gus Nun,
Gus Mus, dan lain-lain-anpa menyebut diri
sendiri.
Lain sikap hormat kalangan Nahdliyin, lain
pula pandangan pemerintah Orde Baru.
Yang terakhir ini tak suka dengan para Gus
itu, terutama yang kritis terhadap
kekuasaan.
Kekritisan Gus Dur terhadap pemerintah
Orde Baru mengakibatkan ia "dikucilkan."
Gus Nun sering ngomong pedas, maka
dianggap musuh pemerintah juga .
Tapi , kata Gus Dur, di acara jamuan makan
malam bersama tamu-tamunya, sebenarnya
ada satu "Gus" lagi yang tidak disukai
pemerintah .
Para tamu pun penasaran, dan menunggu
Gus siapa lagi gerangan yang dimaksud .
"Gusmao...," ungkap Gus Dur menyebut
nama belakang Kay Rala Xanana (sekarang
28
Presiden Timor Leste), pemimpin Fretilin
yang saat itu masih di penjara.
23. Gus Dur dan UU
Pornografi
Humor ini muncul saat Dewan Perwakilan
Rakyat akan mengesahkan Rancangan
Undang-undang Pornografi menjadi undang-undang pada pertengahan 2008. Berbagai
pro dan kontra berkembang. Demonstrasi di
mana-mana.
Gus Dur yang terkenal sebagai tokoh
kebebasan berpikir, tidak ambil pusing. Bagi
dia, di dalam Islam pun telah ada porno.
Jadi tidak perlu diperdebatkan. Berikut cerita
mengenai 189 Gaya Bersetubuh yang dikutip
dari berbagai sumber:
Ketika semua pihak berteriak musnahkan
pornoaksi dan pornografi di negeri ini karena
tidak sesuai dengan syariat Islam, Gus Dur
justru kurang sependapat. Gus Dur berusaha
mengambil contoh dari sisi pandangan Islam
tentang porno tersebut.
Misalnya saja ketika Gus Dur menjawab
interview, Gus Dur menyebut kitab Raudlatul
Mu’aththar sebagai korban tentang
29
kesalahan memandang pengertian daripada
kata porno.
“Anda tahu, kita Raudlatul Mu’aththar
(Kebun Wewangian) itu merupakan kitab
Bahasa Arab yang isinya tata cara
bersetubuh dengan 189 gaya."
"Kalau begitu, kitab itu cabul dong?”
24. Becak Dilarang Masuk
Saat menjadi presiden, Gus Dur pernah
bercerita kepada Menteri Pertahanan saat
itu, Mahfud MD, tentang orang Madura yang
katanya banyak akal dan cerdik. Cerita ini
masuk dalam buku Setahun bersama Gus
Dur, Kenangan Menjadi Menteri di Saat Sulit.
Ceritanya, ada tukang becak asal Madura
yang pernah dipergoki oleh polisi ketika
melanggar rambu “becak dilarang masuk”.
Tukang becak itu masuk ke jalan yang ada
rambu gambar becak disilang dengan garis
hitam yang berarti jalan itu tidak boleh
dimasuki becak.
“Apa kamu tidak melihat gambar itu? Itu kan
gambar becak tidak boleh masuk jalan ini,”
bentak polisi.
30
“Oh saya melihat pak, tapi itu kan
gambarnya becak kosong. Becak saya kan
ada yang mengemudi,” jawab si tukang
becak .
“Bodoh, apa kamu tidak bisa baca? Di bawah
gambar itu kan ada tulisan bahwa becak
dilarang masuk,” bentak pak polisi lagi.
“Tidak pak, saya tidak bisa baca, kalau saya
bisa membaca maka saya jadi polisi seperti
sampeyan, bukan jadi tukang becak seperti
ini,” jawab si tukang becak sambil
cengengesan.
25. Radio Islami
Seorang Indonesia yang baru pulang
menunaikan ibadah haji terlihat marah-marah.
“Lho kang, ngopo ngamuk-ngamuk
mbanting radio? (Kenapa ngamuk-ngamuk
membanting radio?)” tanya kawannya
penasaran.
“Pembohong! Gombal!” ujarnya geram.
Temannya terpaku kebingungan.
“Radio ini di Mekkah tiap hari ngaji Alquran
31
terus. Tapi di sini, isinya lagu dangdut tok.
Radio begini kok dibilang radio Islami.”
“Sampean (Anda) tahu itu radio Islami dari
mana?”
“Lha…, itu bacaannya all-transistor. Kan
pakai Al."
26. Ho Oh
Seorang ajudan Presiden Bill Clinton dari
Amerika Serikat sedang jalan-jalan di
Jakarta. Karena bingung dan tersesat, dia
kemudian bertanya kepada seorang penjual
rokok. "Apa betul ini Jalan Sudirman?" "Ho
oh," jawab si penjual rokok.
Karena bingung dengan jawaban tersebut,
dia kemudian bertanya lagi kepada seorang
Polisi yang sedang mengatur lalu lintas. "Apa
ini Jalan Sudirman?" Polisi menjawab,
"Betul."
Karena bingung mendapat jawaban yang
berbeda, akhirnya dia bertanya kepada Gus
Dur yang waktu itu kebetulan melintas
bersama ajudannya. "Apa ini Jalan
32
Sudirman?" Gus Dur menjawab "Benar."
Bule itu semakin bingung saja karena
mendapat tiga jawaban yang berbeda. Lalu
akhirnya dia bertanya kepada Gus Dur lagi,
mengapa waktu tanya tukang rokok dijawab
"Ho oh," lalu tanya polisi dijawab "betul" dan
yang terakhir dijawab Gus Dur dengan kata
"benar."
Gus Dur tertegun sejenak, lalu dia berkata,
"Ooh begini, kalau Anda bertanya kepada
tamatan SD maka jawabannya adalah ho oh,
kalau yang bertanya kepada tamatan SMA
maka jawabannya adalah betul. Sedangkan
kalau yang bertanya kepada tamatan
Universitas maka jawabannya benar."
Ajudan Clinton itu mengangguk dan akhirnya
bertanya, "Jadi Anda ini seorang sarjana?"
Dengan spontan Gus Dur menjawab, "Ho ...
oh!"
Sumber: marhendraputra.co.cc, 3 Januari
2010
Made In Japan, Sangat Cepat ...
Di luar Hotel Hilton, Gus Dur bersama
sahabatnya yang seorang turis Jepang mau
33
pergi ke Bandara. Mereka naik taksi di jalan,
tiba-tiba saja ada mobil kencang sekali
menyalip taksinya. Dengan bangga Si
Jepang berteriak, "Aaaah Toyota, made in
Japan. Sangat cepat...!"
Tidak lama kemudian, mobil lain menyalip
taksi itu. Si Jepang teriak lagi, "Aaaah
Nissan, made ini Japan. Sangat cepat."
Beberapa lama kemudian, taksi yang ia naiki
lagi-lagi disalip mobil, dan Si Jepang teriak
lagi "Aaaah Mitsubishi. Made in Japan sangat
cepat...!" Gus Dur dan sopir taksi itu merasa
kesal melihat Si Jepang ini bener-bener
nasionalis.
Kemudian, sesampainya di bandara, sopir
taksi bilang ke Si Jepang. "100 dolar,
please..."
"100 dolars...?! Ini tidak jauh dari hotel."
"Aaaah... Argometer made in Japan kan
sangat cepat sekali," kata Gus Dur menyahut
Si Jepang itu.
27. DPR Turun Pangkat
Dia juga sempat melontarkan guyonan
34
tentang prilaku anggota Dewan Perwakilan
Rakyat. Sempat menyebut mereka sebagai
anak Taman Kanak-Kanak. Gus Dur pun
berseloroh anggota DPR sudah "turun
pangkat" setelah ricuh dalam sidang
paripurna pembahasan kenaikan bahan
bakar minyak (BBM) pada 2004 silam.
"DPR dulu TK, sekarang playgroup," kata
Gus Dur, ketika menjawab pertanyaan
wartawan tentang kejadian di DPR saat
sidang itu.
28. Dicium Artis Cantik
Magnet sense of humor Gus Dur yang tinggi
membuat kesengsem salah satu artis cantik
saat hadir dalam suatu acara di rumah salah
seorang pengasuh Pondok Kajen. Saking
gemesnya, artis itu dengan santai langsung
ngesun (mencium) pipi Gus Dur tanpa pake
permisi.
Jelas beberapa di antara mereka yang hadir
langsung dibikin kaget dan bingung. Siapa
yang kuat ngeliat kiat nyentrik cuma diem
aja disun (dicium) artis cantik.Tak lama
kemudian begitu sudah agak sepi, Gus Mus
yang sedang di antara mereka, langsung
numpahin sederet kalimat yang sudah dari
35
tadi cuma bisa disimpan dalam hati. “Loh
Gus, Kok Gus Dur diam saja sih disun sama
perempuan?’
Dengan santai dan silakan bayangin sendiri
gayanya, Gus Dur malah ngasih jawaban
sepele.
“Lha wong saya kan nggak bisa lihat. Ya
mbok sampeyan jangan pengin.”
29. NU Diskon
Suatu hari, di bulan Ramadan, Gus Dur
bersama seorang kiai lain (kiai Asrowi)
pernah diundang ke kediaman mantan
presiden Soeharto untuk buka bersama.
Setelah buka, kemudian salat Maghrib
berjamaah. Setelah minum kopi, teh dan
makan, terjadilah dialog antara Soeharto dan
Gus Dur.
“Gus Dur sampai malam di sini?”
“Engga Pak! Saya harus segera pergi ke
‘tempat lain’.”
“Oh iya ya ya… silaken. Tapi kiainya kan
ditinggal di sini ya?”
36
“Oh, iya Pak, tapi harus ada penjelasan.”
“Penjelasan apa?”
“Salat Tarawihnya nanti itu ngikutin NU lama
atau NU baru?”
Soeharto jadi bingung, baru kali ini dia
mendengar ada NU lama dan NU baru.
Kemudian dia bertanya. “Lho NU lama dan
NU baru apa bedanya?”
”Kalau NU lama, Tarawih dan Witirnya itu 23
rakaat,” kata Gus Dur.
“Oh iya iya ya ya… ga apa-apa….”
Gus Dur sementara diam.
“Lha kalau NU baru?” tanya Soeharto.
“Diskon 60 persen. Salat Tarawih dan
Witirnya cuma tinggal 11 rakaat.” Semua
tamu buka puasa langsung tertawa.
30. Che Guevara
guyonan Gus Dur sewaktu masih menjadi
Presiden RI, saat berkunjung ke Kuba dan
bertemu dengan Fidel Castro.
37
Saat itu Fidel Castro mendatangi hotel
tempat Gus Dur dan rombongannya
menginap selama di Kuba. Dan mereka pun
terlibat pembicaraan hangat, menjurus
serius. Agar pembicaraan tidak terlalu
membosankan, Gus Dur pun mengeluarkan
jurus andalannya, yaitu guyonan.
Beliau bercerita pada pemimpin Kuba, Fidel
Castro, bahwa ada 3 orang tahanan yang
berada dalam satu sel. Para tahanan itu
saling memberitahu bagaimana mereka bisa
sampai ditahan di situ. Tahanan pertama
bercerita, “Saya dipenjara karena saya anti
dengan Che Guevara.” Seperti diketahui Che
Guevara memimpin perjuangan kaum
sosialis di Kuba.
Tahanan kedua berkata geram, “Oh kalau
saya dipenjara karena saya pengikut Che
Guevara!” Lalu mereka berdua terlibat
perang mulut. Tapi mendadak mereka
teringat tahanan ketiga yang belum ditanya.
“Kalau kamu kenapa sampai dipenjara di
sini?” tanya mereka berdua kepada tahanan
ketiga.
Lalu tahanan ketiga itu menjawab dengan
berat hati, “Karena saya Che Guevara.”
38
Fidel Castro pun tertawa tergelak-gelak
mendengar guyonan Gus Dur tersebut.
31. Siapa yang Paling Berani
Di atas geladak kapal perang US Army tiga
pemimpin negara sedang “berdiskusi”
tentang prajurit siapa yang paling berani. Eh
kebetulan di sekitar kapal ada hiu-hiu yang
sedang kelaparan lagi berenang mencari
makan …
Bill Clinton: Kalau Anda tahu … prajurit kami
adalah yang terberani di seluruh dunia …
Mayor .. sini deh … coba kamu berenang
keliling ini kapal sepuluh kali.
Mayor: (walau tahu ada hiu) siap pak, demia
“The Star Spangled Banner” saya siap ,,,
(akhirnya dia terjun dan mengelilingi kapal
10 kali sambil dikejar hiu).
Mayor: (naik kapal dan menghadap) Selesai
pak!!! Long Live America!!
Clinton: Hebat kamu, kembali ke pasukan!
Koizumi: (tak mau ketinggal, dia panggil
sang sersan) Sersan! Menghadap sebentar
(sang Sersan datang) … coba kamu keliling
kapal ini sebanyak 50 kali … !
39
Sersan: (melihat ada hiu … glek … tapi) for
the queen I’am ready to serve!!! (pekik sang
sersan, kemudian membuka-buka baju lalu
terjun ke laut dan berenang keliling 50 kali
… dan dikejar hiu juga).
Sersan: (menghadap sang perdana menteri)
GOD save the queen!!!
Koizumi: Hebat kamu … kembali ke tempat
… Anda lihat Pak Clinton … Prajurit saya
lebih berani dari prajurit Anda … (tersenyum
dengan hebat …)
Gus Dur: Kopral ke sini kamu … (setelah
dayang …) saya perintahkan kamu untuk
terjun ke laut lalu berenang mengelilingi
kapal perang ini sebanyak 100 kali … ok?
Kopral: Hah … Anda gila yah …! Presiden
nggak punya otak … nyuruh berenang
bersama hiu … kurang ajar!!! (sang Kopral
pun pergi meninggalkan sang presiden …)
Gus Dur: (Dengan sangat bangga) Anda lihat
Pak Clinton dan Pak … Cumi Cumi … kira-kira siapa yang punya prajurit yang paling
BERANI!!! … Hidup Indonesia … !!!
40
32. Doa Mimpi Matematika
Jauh sebelum menjadi Presiden, Gus Dur
dikenal sebagai penulis yang cukup
produktif. Hampir tiap pekan tulisannya
muncul di koran atau majalah. Tema
tulisannya pun beragam, dari soal politik,
sosial, sastra, dan tentu saja agama.
Pernah dia mengangkat soal puisi yang
ditulis oleh anak-anak di bawah usia 15
tahun yang dimuat majalah Zaman. Kata
Gus Dur, anak-anak itu ternyata lebih jujur
dalam mengungkapkan keinginannya.
Enggak percaya? Baca saja puisi yang dibuat
oleh Zul Irwan ini:
Tuhan …
berikan aku mimpi malam ini
tentang matematika
yang diujikan besok pagi
33. Tiga Polisi Jujur
Gus Dur sering terang-terangan ketika
mengritik. Tidak terkecuali ketika mengkritik
dan menyindir polisi.
Menurut Gus Dur di negeri ini hanya ada tiga
polisi yang jujur. “Pertama, patung polisi.
Kedua, polisi tidur. Ketiga, polisi Hoegeng
(mantan Kapolri).”
41
Lainnya? Gus Dur hanya tersenyum.
34. 189 Gaya Bersetubuh
Ketika semua pihak berteriak “Musnahkan
pornoaksi dan pornografi di negeri ini karena
nggak sesuai dengan syariat Islam,” Gus Dur
justru kurang sependapat. Gus Dur berusaha
mengambil contoh dari sisi pandangan Islam
tentang porno tersebut.
Misalnya saja ketika Gus Dur menjawab
interview dengan Jaringan Islam Liberal, Gus
Dur menyebut kita Raudlatul Mu’aththar
sebagai korban tentang kesalahan
memandang pengertian daripada kata
porno.
“Anda tahu, kita Raudlatul Mu’aththar (The
Perfumed Garden, Kebun Wewangian) itu
merupakan kitab Bahasa Arab yang isinya
tata cara bersetubuh dengan 189 gaya, ha …
ha … ha. Kalau gitu, kitab itu cabul dong?”
35. Membuat Orang-Orang
Berdoa
Di pintu akherat seorang malaikat menanyai
seorang sopir Metro Mini. “Apa kerjamu
selama di dunia?” tanya malaikat itu.
42
“Saya sopir Metro Mini, Pak.” lalu malaikat
itu memberikan kamar yang mewah untuk
sopir Metro tersebut dan peralatan yang
terbuat dari emas.
Lalu datang Gus Dur dengan dituntutn
ajudannya yang setia.
“Apa kerja kamu di dunia?” tanya malaikat
kepada Gus Dur.
“Saya presiden dan juga juru dakwah Pak…”
lalu malaikat itu memberikan kamar yang
kecil dan peralatan dari kayu. Melihat itu Gus
Dur protes.
“Pak kenapa kok saya yang presiden
sekaligus juru dakwah mendapatkan yang
lebih rendah dari seorang sopir Metro..?”
Dengan tenang malaikat itu menjawab:
“Begini Pak… Pada saat Bapak ceramah,
Bapak membuat orang-orang semua
ngantuk dan tertidur… sehingga melupakan
Tuhan. Sedangkan pada saat sopir Metro
Mini mengemudi dengan ngebut, ia
membuat orang-orang berdoa…”
36. Bukan Saya
Di sebuah sekolah dasar di Los Palos,
Timtim, seorang sersan kepala yang galak
43
jadi guru pengganti. Kali ini dia mengajarkan
sejarah kemerdekaan RI untuk anak-anak
kelas III. Untuk menguji daya tangkap para
muridnya, ia bertanya dengan suara keras,
“Coba, siapa yang menurunkan bendera
merah, putih, biru, di Hotel Oranye
Surabaya?”
Murid-murid yang terlanjur dicekam rasa
ketakutan serentak menjawab, “Bukan saya,
Pak. Jangan tangkap saya!”
Humor Gusdur : Ngebor Kebanyakan
“Mengapa muncul bencana lumpur dan gas
panas di Sidoarjo?” tanya Gus Dur.
“Ngebornya La Pindo, jadi jebol. Kalau La
Pisan mungkin aman. Dalam bahasa Jawa
Timuran Pindo kan dua kali, Pisan, sekali,”
kata Gus Dur menjawab pertanyaannya
sendiri.
37. Iklan Gratis
handoyo ‘Gus Pur’ epigon Gus Dur bernafas
lega ketika dipertemukan dengan tokoh
aslinya yaitu Gus Dur, saat program Kick
Andy yang diputar di Metro TV, Kamis
15/11/2007.
44
“Apakah Handoyo pernah minta ijin langsung
kepada Anda untuk menjadi Gus Dur dalam
Republik Mimpi?” tanya Andy F. Noya, host
program itu, kepada Gus Dur.
“Abis gimana lagi, yah anggep saja sudah,”
jawab Gus Dur enteng.
Dalam kesempatan itu, Gus Dur mengaku
senang dengan adanya tokoh Gus Pur dalam
parodi politik itu. “Itung-itung advertensi
(iklan) gratis,” katanya disambut gelak tawa
penonton.
Bahkan ketika ditanya lebih ganteng siapa
antara Gus Dur dan Gus Pur. Gus Dur
mengatakan Handoyo seperti iklan film foto
yang bermoto ’seindah warna aslinya’, tapi
Gus Dur memplesetkannya menjadi, “lebih
indah dari warna aslinya,” kata Gus Dur.
38. Tuhan Tak Perlu Dibela
Saat kebanyakan orang saling menunjukkan
diri sebagai ‘pihak yang paling garang’ dan
‘paling ngotot’ mengatakan diri mereka
adalah sedang dalam perlawanan membela
agama Tuhan. Jelas ini adalah sikap yang
lagi-lagi gegabah.
45
“Tuhan nggak perlu dibela,” jawaban Gus
Dur kala itu. Karuan saja omongan itu juga
menimbulkan kontroversi. Hingga akhirnya
teman Gus Dur, KH Mustafa Bisri pun ikut
angkat bicara.
“Tuhan itu sebenarnya nggak butuh kita.
Kalau se-Indonesia ini mau jadi kafir semua,
Tuhan juga nggak akan bermasalah,”
sambung Gus Mus menguatkan pernyataan
Gus Dur
39. Maju Aja Dituntun,
Apalagi Mundur
Dur dalam berbagai kesempatan selalu
berkata jujur. Akibat kejujurannya itu,
kadang kala disertai humor “tingkat tinggi”
yang membuat para pendengarnya tergelak.
Salah satu contohnya kala Gus Dur
menanggapi berbagai desakan agar dirinya
mundur. Tanpa basa-basi dia pun
menimpali.
“Maju aja masih harus dituntun, apalagi
mundur,” ujar Gus Dur
40. Presiden Wisatawan
46
Teladan yang diberikan Gus Dur sangat
banyak. Misalnya saja saat memberikan
pidato di Jerman yang ikut serta mantan
Presiden Indonesia BJ Habibie. Di situ Gus
Dur runtut menyebutkan status
kepresidenan dari masa Pak Karno sampai
dirinya.
“Pak Karno itu presiden yang negarawan,
Pak Harto hartawan, Pak Habibie, sedang
saya sendiri Wisatawan,” ujar Gus Dur jujur.
Pernyataan Gus Dur itu mungkin untuk
menanggapi berbagai pernyataan bahwa
selama dia menjabat presiden gemar
melancong/kunjungan ke luar negeri
41. Pikiran Porno
Dalam suatu kesempatan Gus Dur
mengeluarkan sebuah pernyataan yang
sebenarnya tidak dimaksudkan untuk
menghina. Namun dengan itu bagian dari
upaya Gus Dur menyampaikan joke.
“Alquran itu kita suci yang paling p o r n o.
Ya kan bener, di dalamnya ada kalimat
menyusui. Berarti mengeluarkan tetek. Ya
udah, cabul kan?”
47
Mungkin dengan hanya kalimat guyonan itu
sebagian masih ada yang merasa
diresahkan. Masa sih ulama yang terkenal
wali kaya gitu? Maka, di lain waktu Gus Dur
mengulangi penjelasannya dengan memilih
bahasa yang lebih sopan.
“Maksudnya, itu ayat jadi por no kalau yang
baca lagi punya pikiran yang ngeres. Kalau
nggak, ya udah. Berarti beres.”
Masih nggak puas. Karenanya pertanyaan
berikutnya segera menyusul. “Tapi Gus,
Alquran kan bahasanya sopan?”
“Betul, juga bahasa di luar Alquran banyak
yang sopan. Tapi, waktu teman saya naik
bus, lihat orang lagi bunting. Terus dia
mbatin kenapa bisa bunting? Mendadak
‘barangnya’ (alat kelaminnya) berdiri gara-gara pikirannya itu,” jawab Gus Dur.
Ya, begitulah Gus Dur
42. Olimpiade
Hampir tak ada negara yang rela ketinggalan
mengikuti Olimpiade . Acara empat tahunan
itu merupakan salah satu cara promosi
negara masing-masing. Dan tentu saja ,
peristiwa ini juga sangat bergengsi karena
48
acara ini diliput oleh semua media massa
negara peserta. Wajarlah kalau setiap
negara berusaha mengirimkan atlet
terbaiknya, dengan harapan mereka bisa
mendapatkan emas. Begitulah sambutan
Gus Dur saat melepas tim Indonesia ke
Olimpiade Sidney yang baru lalu.
Gus Dur lalu bercerita tentang peristiwa
yang pernah terjadi di Suriah. Pada waktu
Olimpiade beberapa tahun yang lalu,
tuturnya, kebetulan pelari asal Suriah
merebut medali emas. Sang pelari mampu
memecahkan rekor tercepat dari pemenang
sebelumnya, bahkan selisih waktunya pun
terpaut jauh.
Maka, dia langsung dikerubuti wartawan
karena punya nilai berita yang sangat tinggi.
“Apa sih rahasia kemenangan anda?” tanya
wartawan.
“Mudah saja,” jawab si pelari Suriah, enteng,
“Tiap kali bersiap-siap akan start, saya
membayangkan ada serdadu Israel di
belakang saya yang mau menembak saya.”
Ini cerita Gus Dur tentang situasi Rusia,
tidak lama setelah bubarnya Uni Soviet.
Sosialisme hancur, dan para birokrat tidak
49
punya pengalaman mengelola sistem
ekonomi pasar bebas. Di masa sosialisme,
memang rakyat sering antre untuk
mendapatkan macam-macam kebutuhan
pokok, tapi manajemennya rapi, sehingga
semua orang kebagian jatah. Sekarang,
masyarakat tetap harus antre, tapi karena
manejemennya jelek, antrean umumnya
sangat panjang, dan banyak orang yang
tidak kebagian jatah.
Begitulah, seorang aktivis sosial berkeliling
kota Moskow untuk mengamati bagaimana
sistem baru itu bekerja. Di sebuah antrean
roti, setelah melihat banyaknya orang yang
tidak kebagian, aktivis itu menulis di buku
catatannya, “roti habis.”
Lalu dia pergi ke antrean bahan bakar. Lebih
banyak lagi yang tak kebagian. Dan dia
mencatat “bahan bakar habis!”, kemudian
dia menuju ke antrean sabun. Wah
pemerintah kapitalis baru ini betul-betul
brengsek, banyak sekali masyarakat yang
tidak mendapat jatah sabun. Dia menulis
besar-besar “SABUN HABIS!”.
Tanpa dia sadari, dia diikuti oleh seorang
intel KGB. Ketika dia akan meninggalkan
antrean sabun itu, si intel menegur “Hey
50
bung! dari tadi kamu sibuk mencatat-catat
terus, apa sih yang kamu catat?”.
Sang aktivis menceritakan bahwa dia sedang
melakukan penelitian tentang kemampuan
pemerintah dalam mendistribusikan barang
bagi rakyat .
“Untung kamu ya, sekarang sudah jaman
reformasi”, ujar sang intel, “Kalau dulu,
kamu sudah ditembak”.
Sambil melangkah pergi, aktivis itu
mencatat, “Peluru juga habis!
43. Salad
Gus Dur nggak mati akal kalau urusan
melucu. Bahkan, guyonan Gus Dur pun juga
diucapkan dalam bahasa asing. Suatu ketika
Gus Dur bercerita tentang ada seorang
pejabat negara ini yang diundang ke luar
negeri.
Dia lalu mengisahkan seorang istri pejabat
Indonesia yang dijamu makan malam dalam
sebuah kunjungan ke luar negeri.
51
Dalam kesempatan itu, kata Gus Dur, si
nyonya pejabat ditawarkan makanan
pembuka oleh seorang pramusaji, “you like
salad, madame?”
“Oh sure, I like Salat five time a day.
Shubuh, Dzuhur, Asyar, Maghrib and Isya,”
jawab si Nyonya percaya diri.
44. Membayangkan Serdadu
Israel
Hampir tak ada negara yang rela ketinggalan
mengikuti olimpiade. Acara empat tahunan
itu merupakan salah satu cara promosi
negara masing-masing. Dan tentu saja,
peristiwa ini juga sangat bergengsi karena
acara ini diliput oleh media massa semua
negara peserta.
Wajarlah kalau setiap negara berusaha
mengirimkan atlet terbaiknya, dengan
harapan mereka bisa mendapat medali
emas. Begitulah sambutan Presiden Gus Dur
saat melepas tim Indonesia ke Olimpiade
Sydney kala itu.
Gus Dur lalu bercerita tentang peristiwa
yang pernah terjadi di Suriah. Pada waktu
Olimpiade beberapa tahun lalu, tuturnya,
kebertulan pelari asal Suriah memeperoleh
52
medali emas. Sang pelari mampu
memecahkan rekor tercepat dari pemenang
sebelumnya. Bahkan selisih waktunya pun
terpaut jauh.
Maka, ia langsung dikerubuti para wartawan
karena punya nilai berita yang sangat tinggi.
“Apa sih rahasia kemenangan Anda? tanya
wartawan.
“Mudah saja” jawab si pelari Suriah, enteng.
“Tiap kali bersiap-siap akan mulai, saya
membayangkan ada serdadu Israel di
belakang saya yang akan menembak saya.”
45. Gus Dur Ngelu
“Saya mau bertanya sama Pak Permadi dan
para hadirin.” kata Sutradara Film Garin
Nugroho dalam wayangan. Biasanya, tokoh-tokoh baik itu kalau situasinya susah pada
berubah semua. Petruk misalnya, ketika mau
jadi raja tiba-tiba berubah wataknya.
Permadi yang ditanya Gus Dur yang
mnejawab. Ia membenarkan bahwa watak
Petruk berubah ketika ia mau menjadi raja.
“Makanya, kalau mencari pemimpin mestinya
yang tak gampang berubah,” tambah Gus
Dur.
53
“Kalau menurut Pak Permadi, Gus Dur itu
berubah tidak? celetuk seorang hadirin.
“Ya, agak berubah,” jawab Permadi.
“Misalnya dalam hal apa?”
“Misalnya, kalau dulu Gus Dur itu masih suka
kumpul-kumpul dengan saya, sekarang
hampir tidak pernah lagi.”
“Kalau itu sih sebabnya sederhana,” sahut
Gus Dur.
“Sederhana bagaimana Gus?” kejar hadirin.
“Ngelu (pusing).”
46. Anggur Mukti Ali
Pada kunjungan keliling Eropa bulan
Februari 2000, Gus Dur ketemu para kepala
negara/pemerintahan. Dia antara lain
ketemu Presiden Perancis Jacques Chirac.
Untuk mencairkan suasana, seperti biasa,
dia memasang jurus ampuhnya: humor. Dan
tentu saja guyonan yang dipilihnya adalah
sedikit banyak ada sangkutannya dengan
tuan rumah.
Menurut Gus Dur, pada tahun 1970-an di
Indonesia mulai diupayakan dialog
antaragama. Penggagasnya adalah Prof
Mukti Ali, waktu itu menteri agama.
54
“Saya sangat setuju dengan prinsipnya, tapi
tidak setuju dengan contoh yang diberikan
Mukti Ali,” ujar Gus Dur.
“Mengapa?” tanya Presiden Chirac, mulai
heran.
“Menurut Mukti Ali, semua agama itu sama
saja; sama bagusnya, sama luhurnya. Ini
saya setuju. Tapi dia memberi contoh
dengan menyebut anggur. Ini saya tidak
setuju. Sebabm, kata Mukti Ali, agama-agama itu seperti anggur. Bisa dimasukkan
ke gelas yang pendek, yang lonjong, yang
bulat dan sebagainya, tapi isinya sama saja;
anggur.”
“Lho, mengapa Anda tidak setuju?” tanya
Chirac, belum paham juga.
“Sebab anggur itu macam-macam,
wadahnya juga macam-macam. Tidak bisa
sembarangan.”
“Ya, betul, betul,” kata Chirac sambil
tertawa. “Saya tahu benar tentang hal itu
sebab saya orang Prancis.”
47. Kayak Digigit Semut
Ketika menunggu giliran di ruang tungngu
pasien, seorang pria remaja berumur 13
55
tahun bertanya kepada bapaknya, “Paka!
kalau kita disuntik itu, sakit ya, Pak?”
“Oh, tentu saja tidak Nak! Kalau kita disuntik
itu, rasanya seperti digigit semut!”
Beberapa saat kemudian, tibalah saatny si
anak remaja ini masuk ke kamar periksa
tanpa mau diantar bapaknya setelah ia
mengetahui kalau disuntik itu rasanya
seperti digigit semut.
Lima menit kemudian, si Bapak yang
menunggu di ruang tunggu pasien ini
terkejut mendengar jeritan sang dokter yang
kemudian disusul jeritan anaknya. Setelah
pintu kamar periksa dibuka, dilihatnya
anaknya yang berjalan pincang dengan
pahanya yang biru bengkak, dan mata sang
dokter pun juga membengkak.
“Lho! Anak saya ini kenapa, Dok? Kok,
jalannya pincang begini?” tanya si Ayah
kepada sang dokter.
“Begini, Pak,” papar sang dokter, “Ketika
anak bapak ini mau saya suntik, tiba-tiba dia
meronta-ronta kemudian mata saya dipukul
oleh dia, dan …”
56
“Bapak bohong!!!” protes anak remaja itu
kepada bapaknya, “Bapak bilang kalau
disuntik itu rasanya seperti digigit semut,
ternyata, seperti digigit buaya! Buktinya,
lihat ini! bekas gigitannya!”
48. Siapa Lebih dekat dengan
Tuhan
Perbedaan dalam berbagai hal termasuk
aliran dan agama, kata mantan Presiden RI
ini, sebaiknya diterima karena itu bukan
sesuatu masalah.
Jika sudah bisa menerima perbedaan maka
akan lebih terbuka dalam berdialog, bahkan
kata Gus Dur, lahir lelucon seperti yang
dilontarkan seorang kyai, bhiksu, dan
pendeta.
“Pendeta mengatakan; Kami dekat sekali
dengan Tuhan. Jadi kami memangil Tuhan
Anak, Tuhan Bapak. Si bhiksu menimpali;
Kami juga dekat. Bukan manggil Bapak, tapi
Om. Lha bagaimana dengan Anda, pak kyai?
Pak Kyai menjawab; Boro-boro deket,
manggil-nya aja mesti pake menara,” urai
Gus Dur diiringi tawa seisi ruangan.
57
“Saya tadi kan tak bilang dia korupsi, saya
hanya bilang teroris,” jawabnya enteng.
58
Ucapan Terima kasih
pada sumber-sumber
tulisan yakni:
holistikasaya.wordpress.com
okezone.com
gusdur.net
marhendraputra.co.cc
fotounik.net
Tampilkan postingan dengan label Lain - Lain. Tampilkan semua postingan
Tampilkan postingan dengan label Lain - Lain. Tampilkan semua postingan
Selasa, 06 Desember 2011
Rabu, 23 November 2011
Pedoman dan panduan Pondok Pesantren Muadalah (penyetaraan)
Pedoman dan panduan Pondok Pesantren Muadalah (penyetaraan) dari Dirjen Pendidikan Islam Depag Kemenag Departemen Kementerian Agama RI
KATA PENGANTAR
Pendidikan di pondok pesantren yang tidak mengikuti standar kurikulum Depag RI maupun Departemen Pendidikan Nasional di kalangan pondok pesantren disebut dengan pendidikan pondok pesantren mu’adalah (pendidikan pondok pesantren yang disetarakan dengan Madrasah Aliyah/SMA). Pendidikan pondok pesantren tersebut disetarakan dengan madrasah aliyah melalui SK Dirjen Pendidikan Islam Depag RI dan oleh SK Dirjen Pendidikan Dasar dan Menengah Departemen Pendidikan Nasional untuk yang disetarakan dengan SMA. Proses penyetaraan (mu’adalah) ini telah berlangsung lama sejak tahun 1998 hingga sekarang sebagai langkah pengakuan (recognition) pemerintah terhadap eksistensi pendidikan di kalangan pondok pesantren yang pada saat itu belum terakomodir di dalam sistem pendidikan nasional.
Kemudian pada tahun 2003, pendidikan diniyah dan pesantren resmi secara tersurat ada di dalam Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional Pasal 30 ayat 1-4. Tetapi kendatipun belum sepenuhnya pendidikan pondok pesantren mengacu kepada Standar Nasional Pendidikan di Indonesia, pada umumnya mereka tetap berlandaskan pada Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan, Pasal 93 ayat 1-3 yang berbunyi “Penyelenggaraan satuan pendidikan yang tidak mengacu kepada Standar Nasional Pendidikan dapat memperoleh pengakuan dari Pemerintah atas dasar rekomendasi dari BSNP”. . . .dst.
Mayoritas Pendidikan pondok pesantren Mu’adalah yang berjenjang 6 tahun setelah jenjang Ibtidaiyyah, seperti KMI (Kulliyatul Muallimin al-Islamiyyah), TMI (Tarbiyatul Muallimin al-Islamiyyah) dan nama lain yang sejenisnya merupakan salah satu program unggulan yang dikembangkan oleh Direktorat Pendidikan Diniyah dan Pondok Pesantren Departemen Agama RI. Dan Alhamdulillah, dengan hadirnya program ini ternyata rekognisi dari Pemerintah dan civil effectnya di masyarakat secara luas bagi pendidikan di pondok pesantren ternyata dapat mengangkat harkat dan martabat pendidikan di pondok pesantren.
Untuk itu perlu disusun buku Pedoman Penyelenggaraan Pondok Pesantren Mu’adalah ini, dengan harapan dapat menjelaskan sekilas gambaran dan memberikan acuan serta rambu-rambu dalam pelaksanaannya. Kendatipun demikian, buku ini sifatnya masih tetap dinamis dan terbuka sesuai dengan tugas dan fungsinya.
Harapan kami buku ini dapat dimanfaatkan sebaik-baiknya oleh para Pemimpin Pendidikan Pesantren Mu’adalah dan guru- guru, serta Tenaga Kependidikan lainnya sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.
Jakarta, 2009
A.n. Direktur Jenderal
Direktur Pendidikan Diniyah
dan Pondok Pesantren
Drs. H. Choirul Fuad Yusuf, SS, MA.
BAB I
PENDAHULUAN
A. LATAR BELAKANG
Pondok Pesantren (Pontren) merupakan lembaga pendidikan Islam tertua di Indonesia yang tumbuh bersamaan dengan masa penyiaran Agama Islam. Pontren pada umumnya didirikan oleh ulama/kyai dengan kemandirian, kesederhanaan dan keikhlasan. Pada masa pra kemerdekaan Pontren telah berperan besar dalam melahirkan pejuang-pejuang yang tangguh dalam memperjuangkan kemerdekaan. Setelah kemerdekaan Pontren terus berperan dalam mencerdaskan kehidupan bangsa (Tafaqquh fi al-din) dan memberikan pelayanan sosial (dakwah bil hal) dalam menyiapkan tenaga-tenaga yang menguasai ilmu-ilmu keislaman sebagai kader ulama, muballigh atau Guru Agama yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat. Hingga kini lembaga tersebut tetap konsisten terhadap peranannya, kendatipun oleh sebagian masyarakat dipandang sebagai pendidikan alternatif dan merupakan lembaga pendidikan kelas dua dalam sistem pendidikan nasional.
Seiring dengan perkembangan zaman, pendidikan di Pontren pun banyak mengalami perubahan khususnya dalam penyelenggaraan pendidikan. Sebagian Pontren menggunakan sistem madrasah/klasikal dan kurikulumnya menyesuaikan dengan kurikulum Pemerintah dengan menyelenggarakan MI, MTs, MA atau menyelenggarakan SD, SMP dan SMA/SMK bahkan sampai Perguruan Tinggi, namun sebagian pesantren masih tetap mempertahankan sistem pendidikan khas pesantren secara mandiri baik kurikulumnya maupun proses pembelajaran dan pendidikannya. Bahan ajar di pesantren meliputi ilmu-ilmu Agama Islam dengan menggunakan kitab-kitab berbahasa Arab sesuai dengan tingkatannya masing-masing. Pembelajaran dengan cara sorogan, wetonan dan bandongan masih tetap dipertahankan, tetapi sudah banyak juga yang telah menggunakan klasikal dalam bentuk Madrasah seperti Madrasah Diniyah Tingkat Ula/Awaliyah, Tingkat Diniyah Wustho dan Tingkat Diniyah Ulya. Sebagian lagi menggunakan model Kuliyatul Mu’allimin Al-Islamiyah (KMI), Dirasatul Mu’allimin Al-Islamiyyah (DMI) dan Tarbiyatul Mu’allimin Al-Islamiyah (TMI).
Disadari bahwa selama ini perhatian dan pengakuan (recognition) pemerintah terhadap institusi pesantren khususnya yang tidak menyelenggarakan pendidikan Madrasah/Sekolah formal masih sangat minim, bahkan tamatan Persantren belum mendapat pengakuan mu’adalah/kesetaraan, sehingga sering menemui kesulitan untuk melanjutkan belajar ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi maupun untuk melamar pekerjaan pada sektor formal. Padahal selama ini, masyarakat telah memberikan pengakuan terhadap kualitas lulusan Pesantren, dan bahkan sebagian dari lembaga pendidikan di luar negeri pun telah memberikan pengakuan kesetaraan (mu’adalah) terhadap pendidikan di pondok pesantren. Oleh karena itu, berdasarkan pada Undang-Undang Sisdiknas nomor 20 tahun 2003 pasal 30 ayat 3,dan 4 serta PP tentang Standar Nasional Pendidikan (SNP) nomor 19 tahun 2005 pasal 93, maka pendidikan di pondok pesantren sudah mendapatkan pengakuan yang jelas, dan memperoleh fasilitas yang sama seperti institusi-institusi pendidikan lainnya manakala mengikuti regulasi-regulasi yang telah ditetapkan pemerintah.
B. DASAR HUKUM
Pendidikan Pondok Pesantren yang termasuk jenis Pendidikan Keagamaan Islam sebagai bagian dari sistem pendidikan nasional memiliki landasan konstitusional yang dijamin baik oleh peraturan perundangan yang ada maupun konvensi internasional yang terkait dengan hak memperoleh pendidikan sebagai bagian dari hak asasi manusia. Berikut disampaikan lebih spesifik beberapa peraturan perundangan yang dijadikan dasar kebijakan tersebut.
1. Konvensi PBB tentang Hak-hak Anak
Pada Pasal 28 Ayat (1) disebutkan bahwa “Every Child shall have the right to education and that basic education should be free and compulsary. In its protection of the right to education, states are required to endeavor “with a view to achieving (the right to education) progressively and on the basis of equal opportunity to provide free and compolsary primary education available to all.
2. Konvenan Internasional tentang Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya
Pada Pasal 13 ayat 2 huruf (a) ditegaskan bahwa “primary education shall be compulsary and available free for all”. Pernyataan ini menunjukkan adanya dua unsur dalam memberikan hak memperoleh pendidikan, yaitu pertama “ketersediaan (availability)” yang mewajibkan negara untuk menyediakan fasilitas yang memadai agar fungsi sekolah berjalan lancar. Unsur yang kedua adalah “keterjangkauan” (accessibility) yaitu agar pendidikan secara fisik dan ekonomik dapat dijangkau oleh peserta didik tanpa diskriminasi.
Konferensi Global di bidang Pendidikan yang diselenggarakan di Johannesburg, Afrika Selatan pada tahun 2004 menegaskan pentingnya pemenuhan hak akan pendidikan dibandingkan dengan hak-hak azasi manusia lainnya. “The Global Conference on Education declared that education is the most enabling of rights which if accomplished makes great progress towards achievisng other rights. No child should therefore be excluded from school owing to their inability to pay.”
3. UUD 1945 Hasil Amandemen ke 4
Pada Pasal 31 ayat (1) dinyatakan bahwa; “Negara memprioritaskan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya dua puluh persen dan anggaran pendapatan dan belanja negara serta dan anggaran pendapatan dan belanja daerah untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pendidikan nasional”.
Pasal 31 amandemen ke-4 menyebutkan: (1) Setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan; (2) Setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya; (3) Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional yang meningkatkan keimanan dan ketakwaaan serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa; (4) Negara memprioritaskan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya dua puluh persen dan anggaran pendapatan dan belanja negara serta dan anggaran pendapatan dan belanja daerah untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pendidikan nasional; (5) Pemerintah memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan menjunjung tinggi nilai-nilai agama dan persatuan bangsa untuk memajukan peradaban serta kesejahteraan umat manusia.
4. UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia
Dalam Pasal 12 disebutkan bahwa “setiap orang berhak atas perlindungan bagi pengembangan pribadinya, untuk memperoleh Pendidikan, mencerdaskan dirinya dan meningkatkan kwalitas hidupnya agar menjadi manusia yang beriman, bertaqwa, bertanggungjawab, berakhlak mulia, bahagia, dan sejahtera sesuai dengan hak asasi manusia”. Selanjutnya dalam Pasal 14 diamanatkan bahwa “setiap orang berhak untuk mengembangkan dan memperoleh manfaat dari ilmu dan teknologi, seni dan budaya sesuai dengan martabat manusia demi kesejahteraan pribadinya, bangsa dan umat manusia”.
5. UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
Beberapa Pasal yang menjadi dasar kebijakan pengembangan pendidikan keagamaan Islam sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, termaktub, terutama pada pasal yang berkenaan dengan Hak dan Kewajiban Warga Negara, Orang tua, Masyarakat dan Pemerintah. Pada bagian ketiga Hak dan Kewajiban Masyarakat Pasal 8 disebutkan bahwa; “Masyarakat berhak berperan serta dalam perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan evaluasi program pendidikan”; Pasal 9 “Masyarakat berkewajiban memberikan dukungan sumber daya dalam penyelenggaraan pendidikan”. Begitu juga pada bagian keempat Hak dan Kewajiban Pemerintah dan Pemerintah Daerah; Pasal 10 “Pemerintah dan Pemerintah Daerah berhak mengarahkan, membimbing, membantu, dan mengawasi penyelenggaraan pendidikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku”; Pasal 11 ayat (1) “Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib memberikan layanan dan kemudahan, serta menjamin terselenggaranya pendidikan yang bermutu bagi setiap warga negara tanpa diskriminasi”; ayat (2); “Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib menjamin tersedianya dana guna terselenggaranya pendidikan bagi setiap warga negara yang berusia tujuh sampai lima belas tahun”; Pasal 46 ayat (1) “Pendanaan pendidikan menjadi tanggung jawab bersama antara Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan Masyarakat” ayat (2) Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib bertanggung jawab menyediakan anggaran pendidikan sebagaimana diatur dalam Pasal 31 ayat (4) Undang-Undang Dasar 1945; dan Pasal 15 berbunyi: jenis pendidikan mencakup pendidikan umum, kejuruan, akademik, profesi, vokasi, keagamaan, dan khusus. Bagian kesembilan (pendidikan keagamaan) pasal 30 ayat (1) menyebutkan: pendidikan keagamaan diselenggarakan oleh Pemerintah dan/atau kelompok masyarakat dan pemeluk agama, sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Dalam ayat (2) berbunyi: pendidikan keagamaan berfungsi mempersiapkan peserta didik menjadi anggota masyarakat yang memahami dan mengamalkan nilai-nilai ajaran agamanya dan/atau menjadi ahli ilmu agama. Dalam ayat (3) disebutkan: pendidikan keagamaan dapat diselenggarakan pada jalur pendidikan formal, nonformal, dan informal. Dan ayat (4) berbunyi: pendidikan keagamaan berbentuk pendidikan diniyah, pesantren, pasraman, pabhaja samanera, dan bentuk lain yang sejenis.
KATA PENGANTAR
Pendidikan di pondok pesantren yang tidak mengikuti standar kurikulum Depag RI maupun Departemen Pendidikan Nasional di kalangan pondok pesantren disebut dengan pendidikan pondok pesantren mu’adalah (pendidikan pondok pesantren yang disetarakan dengan Madrasah Aliyah/SMA). Pendidikan pondok pesantren tersebut disetarakan dengan madrasah aliyah melalui SK Dirjen Pendidikan Islam Depag RI dan oleh SK Dirjen Pendidikan Dasar dan Menengah Departemen Pendidikan Nasional untuk yang disetarakan dengan SMA. Proses penyetaraan (mu’adalah) ini telah berlangsung lama sejak tahun 1998 hingga sekarang sebagai langkah pengakuan (recognition) pemerintah terhadap eksistensi pendidikan di kalangan pondok pesantren yang pada saat itu belum terakomodir di dalam sistem pendidikan nasional.
Kemudian pada tahun 2003, pendidikan diniyah dan pesantren resmi secara tersurat ada di dalam Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional Pasal 30 ayat 1-4. Tetapi kendatipun belum sepenuhnya pendidikan pondok pesantren mengacu kepada Standar Nasional Pendidikan di Indonesia, pada umumnya mereka tetap berlandaskan pada Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan, Pasal 93 ayat 1-3 yang berbunyi “Penyelenggaraan satuan pendidikan yang tidak mengacu kepada Standar Nasional Pendidikan dapat memperoleh pengakuan dari Pemerintah atas dasar rekomendasi dari BSNP”. . . .dst.
Mayoritas Pendidikan pondok pesantren Mu’adalah yang berjenjang 6 tahun setelah jenjang Ibtidaiyyah, seperti KMI (Kulliyatul Muallimin al-Islamiyyah), TMI (Tarbiyatul Muallimin al-Islamiyyah) dan nama lain yang sejenisnya merupakan salah satu program unggulan yang dikembangkan oleh Direktorat Pendidikan Diniyah dan Pondok Pesantren Departemen Agama RI. Dan Alhamdulillah, dengan hadirnya program ini ternyata rekognisi dari Pemerintah dan civil effectnya di masyarakat secara luas bagi pendidikan di pondok pesantren ternyata dapat mengangkat harkat dan martabat pendidikan di pondok pesantren.
Untuk itu perlu disusun buku Pedoman Penyelenggaraan Pondok Pesantren Mu’adalah ini, dengan harapan dapat menjelaskan sekilas gambaran dan memberikan acuan serta rambu-rambu dalam pelaksanaannya. Kendatipun demikian, buku ini sifatnya masih tetap dinamis dan terbuka sesuai dengan tugas dan fungsinya.
Harapan kami buku ini dapat dimanfaatkan sebaik-baiknya oleh para Pemimpin Pendidikan Pesantren Mu’adalah dan guru- guru, serta Tenaga Kependidikan lainnya sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.
Jakarta, 2009
A.n. Direktur Jenderal
Direktur Pendidikan Diniyah
dan Pondok Pesantren
Drs. H. Choirul Fuad Yusuf, SS, MA.
BAB I
PENDAHULUAN
A. LATAR BELAKANG
Pondok Pesantren (Pontren) merupakan lembaga pendidikan Islam tertua di Indonesia yang tumbuh bersamaan dengan masa penyiaran Agama Islam. Pontren pada umumnya didirikan oleh ulama/kyai dengan kemandirian, kesederhanaan dan keikhlasan. Pada masa pra kemerdekaan Pontren telah berperan besar dalam melahirkan pejuang-pejuang yang tangguh dalam memperjuangkan kemerdekaan. Setelah kemerdekaan Pontren terus berperan dalam mencerdaskan kehidupan bangsa (Tafaqquh fi al-din) dan memberikan pelayanan sosial (dakwah bil hal) dalam menyiapkan tenaga-tenaga yang menguasai ilmu-ilmu keislaman sebagai kader ulama, muballigh atau Guru Agama yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat. Hingga kini lembaga tersebut tetap konsisten terhadap peranannya, kendatipun oleh sebagian masyarakat dipandang sebagai pendidikan alternatif dan merupakan lembaga pendidikan kelas dua dalam sistem pendidikan nasional.
Seiring dengan perkembangan zaman, pendidikan di Pontren pun banyak mengalami perubahan khususnya dalam penyelenggaraan pendidikan. Sebagian Pontren menggunakan sistem madrasah/klasikal dan kurikulumnya menyesuaikan dengan kurikulum Pemerintah dengan menyelenggarakan MI, MTs, MA atau menyelenggarakan SD, SMP dan SMA/SMK bahkan sampai Perguruan Tinggi, namun sebagian pesantren masih tetap mempertahankan sistem pendidikan khas pesantren secara mandiri baik kurikulumnya maupun proses pembelajaran dan pendidikannya. Bahan ajar di pesantren meliputi ilmu-ilmu Agama Islam dengan menggunakan kitab-kitab berbahasa Arab sesuai dengan tingkatannya masing-masing. Pembelajaran dengan cara sorogan, wetonan dan bandongan masih tetap dipertahankan, tetapi sudah banyak juga yang telah menggunakan klasikal dalam bentuk Madrasah seperti Madrasah Diniyah Tingkat Ula/Awaliyah, Tingkat Diniyah Wustho dan Tingkat Diniyah Ulya. Sebagian lagi menggunakan model Kuliyatul Mu’allimin Al-Islamiyah (KMI), Dirasatul Mu’allimin Al-Islamiyyah (DMI) dan Tarbiyatul Mu’allimin Al-Islamiyah (TMI).
Disadari bahwa selama ini perhatian dan pengakuan (recognition) pemerintah terhadap institusi pesantren khususnya yang tidak menyelenggarakan pendidikan Madrasah/Sekolah formal masih sangat minim, bahkan tamatan Persantren belum mendapat pengakuan mu’adalah/kesetaraan, sehingga sering menemui kesulitan untuk melanjutkan belajar ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi maupun untuk melamar pekerjaan pada sektor formal. Padahal selama ini, masyarakat telah memberikan pengakuan terhadap kualitas lulusan Pesantren, dan bahkan sebagian dari lembaga pendidikan di luar negeri pun telah memberikan pengakuan kesetaraan (mu’adalah) terhadap pendidikan di pondok pesantren. Oleh karena itu, berdasarkan pada Undang-Undang Sisdiknas nomor 20 tahun 2003 pasal 30 ayat 3,dan 4 serta PP tentang Standar Nasional Pendidikan (SNP) nomor 19 tahun 2005 pasal 93, maka pendidikan di pondok pesantren sudah mendapatkan pengakuan yang jelas, dan memperoleh fasilitas yang sama seperti institusi-institusi pendidikan lainnya manakala mengikuti regulasi-regulasi yang telah ditetapkan pemerintah.
B. DASAR HUKUM
Pendidikan Pondok Pesantren yang termasuk jenis Pendidikan Keagamaan Islam sebagai bagian dari sistem pendidikan nasional memiliki landasan konstitusional yang dijamin baik oleh peraturan perundangan yang ada maupun konvensi internasional yang terkait dengan hak memperoleh pendidikan sebagai bagian dari hak asasi manusia. Berikut disampaikan lebih spesifik beberapa peraturan perundangan yang dijadikan dasar kebijakan tersebut.
1. Konvensi PBB tentang Hak-hak Anak
Pada Pasal 28 Ayat (1) disebutkan bahwa “Every Child shall have the right to education and that basic education should be free and compulsary. In its protection of the right to education, states are required to endeavor “with a view to achieving (the right to education) progressively and on the basis of equal opportunity to provide free and compolsary primary education available to all.
2. Konvenan Internasional tentang Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya
Pada Pasal 13 ayat 2 huruf (a) ditegaskan bahwa “primary education shall be compulsary and available free for all”. Pernyataan ini menunjukkan adanya dua unsur dalam memberikan hak memperoleh pendidikan, yaitu pertama “ketersediaan (availability)” yang mewajibkan negara untuk menyediakan fasilitas yang memadai agar fungsi sekolah berjalan lancar. Unsur yang kedua adalah “keterjangkauan” (accessibility) yaitu agar pendidikan secara fisik dan ekonomik dapat dijangkau oleh peserta didik tanpa diskriminasi.
Konferensi Global di bidang Pendidikan yang diselenggarakan di Johannesburg, Afrika Selatan pada tahun 2004 menegaskan pentingnya pemenuhan hak akan pendidikan dibandingkan dengan hak-hak azasi manusia lainnya. “The Global Conference on Education declared that education is the most enabling of rights which if accomplished makes great progress towards achievisng other rights. No child should therefore be excluded from school owing to their inability to pay.”
3. UUD 1945 Hasil Amandemen ke 4
Pada Pasal 31 ayat (1) dinyatakan bahwa; “Negara memprioritaskan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya dua puluh persen dan anggaran pendapatan dan belanja negara serta dan anggaran pendapatan dan belanja daerah untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pendidikan nasional”.
Pasal 31 amandemen ke-4 menyebutkan: (1) Setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan; (2) Setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya; (3) Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional yang meningkatkan keimanan dan ketakwaaan serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa; (4) Negara memprioritaskan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya dua puluh persen dan anggaran pendapatan dan belanja negara serta dan anggaran pendapatan dan belanja daerah untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pendidikan nasional; (5) Pemerintah memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan menjunjung tinggi nilai-nilai agama dan persatuan bangsa untuk memajukan peradaban serta kesejahteraan umat manusia.
4. UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia
Dalam Pasal 12 disebutkan bahwa “setiap orang berhak atas perlindungan bagi pengembangan pribadinya, untuk memperoleh Pendidikan, mencerdaskan dirinya dan meningkatkan kwalitas hidupnya agar menjadi manusia yang beriman, bertaqwa, bertanggungjawab, berakhlak mulia, bahagia, dan sejahtera sesuai dengan hak asasi manusia”. Selanjutnya dalam Pasal 14 diamanatkan bahwa “setiap orang berhak untuk mengembangkan dan memperoleh manfaat dari ilmu dan teknologi, seni dan budaya sesuai dengan martabat manusia demi kesejahteraan pribadinya, bangsa dan umat manusia”.
5. UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
Beberapa Pasal yang menjadi dasar kebijakan pengembangan pendidikan keagamaan Islam sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, termaktub, terutama pada pasal yang berkenaan dengan Hak dan Kewajiban Warga Negara, Orang tua, Masyarakat dan Pemerintah. Pada bagian ketiga Hak dan Kewajiban Masyarakat Pasal 8 disebutkan bahwa; “Masyarakat berhak berperan serta dalam perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan evaluasi program pendidikan”; Pasal 9 “Masyarakat berkewajiban memberikan dukungan sumber daya dalam penyelenggaraan pendidikan”. Begitu juga pada bagian keempat Hak dan Kewajiban Pemerintah dan Pemerintah Daerah; Pasal 10 “Pemerintah dan Pemerintah Daerah berhak mengarahkan, membimbing, membantu, dan mengawasi penyelenggaraan pendidikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku”; Pasal 11 ayat (1) “Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib memberikan layanan dan kemudahan, serta menjamin terselenggaranya pendidikan yang bermutu bagi setiap warga negara tanpa diskriminasi”; ayat (2); “Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib menjamin tersedianya dana guna terselenggaranya pendidikan bagi setiap warga negara yang berusia tujuh sampai lima belas tahun”; Pasal 46 ayat (1) “Pendanaan pendidikan menjadi tanggung jawab bersama antara Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan Masyarakat” ayat (2) Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib bertanggung jawab menyediakan anggaran pendidikan sebagaimana diatur dalam Pasal 31 ayat (4) Undang-Undang Dasar 1945; dan Pasal 15 berbunyi: jenis pendidikan mencakup pendidikan umum, kejuruan, akademik, profesi, vokasi, keagamaan, dan khusus. Bagian kesembilan (pendidikan keagamaan) pasal 30 ayat (1) menyebutkan: pendidikan keagamaan diselenggarakan oleh Pemerintah dan/atau kelompok masyarakat dan pemeluk agama, sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Dalam ayat (2) berbunyi: pendidikan keagamaan berfungsi mempersiapkan peserta didik menjadi anggota masyarakat yang memahami dan mengamalkan nilai-nilai ajaran agamanya dan/atau menjadi ahli ilmu agama. Dalam ayat (3) disebutkan: pendidikan keagamaan dapat diselenggarakan pada jalur pendidikan formal, nonformal, dan informal. Dan ayat (4) berbunyi: pendidikan keagamaan berbentuk pendidikan diniyah, pesantren, pasraman, pabhaja samanera, dan bentuk lain yang sejenis.
Panduan Teknis Penyelenggaraan WAJARDIKNAS pada pondok pesantren
KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL
KELEMBAGAAN AGAMA ISLAM
NOMOR: E / 239 / 2001
TENTANG
PANDUAN TEKNIS PEYELENGGARAAN
PROGRAM WAJIB BELAJAR PENDIDIKAN DASAR
PADA PONDOK PESANTREN SALAFIYAH
DIREKTUR JENDERAL KELEMBAGAAN AGAMA ISLAM
Menimbang : a. bahwa dalam rangka penyelenggaraan Kesepakatan Bersama antara Menteri Pendidikan Nasional dan Menteri Agama Republik Indonesia, Nomor : 1/U/KB/2000 dan Nomor : MA/86/2000, Tentang Pondok Pesantren Salafiyah Sebagai Pola Pendidikan Dasar Sembilan Tahun, dipandang perlu adanya Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Program dimaksud;
b. bahwa sebagai tindak lanjut dari butir a tersebut, perlu ditetapkan Keputusan Direktur Jenderal Kelembagaan Agama Islam tentang Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar pada Pondok Pesantren Salafiyah.
Mengingat : 1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945;
2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1989 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah No. 28 tahun 1990 Tentang Pendidikan Dasar, yang telah diubah dan disempumakan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 1998;
5. Peraturan Pemerintah No. 29 tahun 1990 Tentang Pendidikan Menengah, yang telah diubah dan disempurnakan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 1998;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1971 Tentang Pendidikan Luar Sekolah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 Tentang Peran Serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional;
8. Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1994 Tentang Pelaksanaa Wajib Belajar 9 Tahun;
9. Kesepakatan Bersama Antara Menteri Pendidikan Nasional dan Menteri Agama RI Nomor: 1/U/KB/2001 dan Nomor : MA/86/2000 Tentang Pondok Pesantren Salafiyah Sebagai Pola Pendidikan Dasar 9 Tahun;
10. Keputusan Menteri Agama RI Nornor 18 Tahun 1975 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen Agama yang telah diubah dan disempurnakan terakhir dengan Keputusan Menteri Agama Nomor 1 Tahun 2001;
11. Keputusan Bersama Dirjen Binbaga Islam Departemen Agama dan Dirjen Dikdasmen Departemen Pendidikan Nasional, Nomor: E/86/2000 dan Nornor: 166/C/KEP/DS-2000 tentang Pedoman Pelaksanaan Pondok Pesantren Salafiyah Sebagai Pola Wajib Belajar Pendidikan Dasar.
Memperhatikan : Masukan dan saran dari para pimpinan Pondok Pesantren Salafiyah pada acara Orientasi dan Pencanangan dimulainya Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Pada Pondok Pesantren Salafiyah, tanggal 10 Juli 2001 di Bekasi.
MEMUTUSKAN
Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL KELEMBAGAAN AGAMA ISLAM TENTANG PANDUAN TEKNIS PENYELENGGARAAN PROGRAM WAJIB BELAJAR PENDIDIKAN DASAR PADA PONDOK PESANTREN SALAFIYAH
Pertama : 1. Menetapkan Panduan Teknis Penyelenggaraan Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Pada Pondok Pesantren Salafiyah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
2. Hal-hal yang belum diatur dalam keputusan ini, yang berkaitan dengan teknis penyelenggaraan program pendidikan diatur secara mandiri oleh Pengurus Pondok Pesantren, sedangkan yang berkaitan dengan kebijakan nasional akan diatur kemudian oleh Direktur Jenderal Kelembagaan Agama Islam.
3. Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.
Ditetapkan di : Jakarta
Pada Tanggal : 6 September 2001
Direktur Jenderal
Dr. H. HUSNI RAHIM
NIP. 150060369
Tembusan :
1. Menteri Koordinator Kesejahteraan Rakyat;
2. Menteri Agama RI;
3. Menteri Pendidikan Nasional RI;
4. Sekretaris Jenderal Departemen Agama RI;
5. Inspektur Jenderal Departemen Agama RI;
6. Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Agama Departemen Agama;
7. Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Depdiknas;
8. Direktur Jenderal Pendidikan Nasional Luar Sekolah Depdiknas;
9. Para Kepala Biro, Inspektur dan Direktur di Lingkungan Departemen Agama;
10. Para Kepala Kantor Wilayah Departemen Agama Propinsi;
11. Para Kepala Kantor Departemen Agama Kabupaten/Kota.
BAB I
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang
1. Dalam UUD 1945 dinyatakan bahwa salah satu tugas negara adalah mencerdaskan kehidupan bangsa, dan untuk itu pula maka setiap warga negara memiliki hak untuk mendapatkan pelayanan pendidikan yang layak sesuai dengan perkembangan zaman dan kemajuan ilmu pengetahuan.
2. Untuk melaksanakan amanat tersebut, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional pada Pasal 14 Ayat (2) menegaskan bahwa warga negara yang berumur 7 (tujuh) tahun sampai 15 (lima belas) tahun berhak mendapatkan pendidikan dasar atau yang setara sampai tamat. Selanjutnya melalui Inpres Nomor 1 Tahun 1994 telah dicanangkan Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun. Hal ini berarti bahwa setiap warga negara yang berumur 7-15 (tujuh sampai lima belas) tahun wajib mengikuti pendidikan dasar sampai tamat. Berbagai pola pendidikan dasar disediakan, agar anak usia sekolah dapat memilih dan mengikuti Pendidikan Dasar, baik melalui pendidikan sekolah seperti SD/MI dan SMP/MTs atau lembaga pendidikan luar sekolah seperti Kejar Paket A, Kejar Paket B atau melalui Pondok Pesantren.
3. Keberadaan Pondok Pesantren sebagai lembaga pendidikan Islam tertua di Indonesia, telah tumbuh dan berkembang sejak masa penyiaran Islam dan telah banyak berperan dalam mencerdaskan kehidupan masyarakat. Sejarah perkembangan Pondok Pesantren menunjukkan bahwa lembaga ini tetap eksis dan konsisten menjalankan fungsinya sebagai pusat pengajar ilmu-ilmu agama Islam (tafaqquh fiddin) sehingga dari pesantren lahir para kader ulama, guru agama, mubaligh yang sangat dibutuhkan masyarakat.
Seiring dengan perkembangan zaman, pendidikan di pondok pesantren juga mengalami pembaruan dan pengembangan khususnya kurikulum dan metode pembelajarannya. Sebagian pesantren telah mengakomodasikan program pendidikan madrasah atau sekolah, dan sebagian lagi tetap mempertahankan pola pendidikan khas pesantren yang telah lama berlaku di pesantren, baik kurikulum maupun metode pembelajarannya, sehingga sering disebut Pondok Pesantren Salafiyah.
4. Dalam rangka meningkatkan peran Pondok Pesantren Salafiyah sebagai lembaga pendidikan masyarakat, serta untuk membuka kesempatan bagi para santri yang ingin menuntut ilmu ke jenjang yang lebih tinggi, telah dilakukan kesepakatan bersama antara Menteri Pendidikan Nasional dan Menteri Agama melalui Surat Keputusan Bersama Nomor: 1/U/KB/ 2000 dan Nomor : MA/86/2000 tentang Pondok Pesantren Salafiyah Sebagai Pola Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun. Kesepakatan tersebut telah ditindaklanjuti dengan Keputusan Bersama Direktur Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Departemen Agama dengan Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Departemen Pendidikan Nasional Nomor : E/83/2000 dan Nomor : 166/C/kep/DS/ 2000 tentang Pedoman Pelaksanaan Pondok Pesantren Salafiyah Sebagai Pola Wajib Belajar Pendidikan Dasar.
5. Untuk rnemperjelas pemahaman tentang pola wajib belajar pendidikan dasar pada Pondok Pesantren Salafiyah, maka disusunlah buku panduan teknis ini. Dengan buku ini di harapkan penyelenggaraan program wajib belajar pendidikan dasar pada Pondok Pesantren Salafiyah dapat berjalan lancar dengan sebaik-baiknya.
B. Landasan Hukum
Penyelenggaraan Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun pada Pondok Pesantren Salafiyah mengacu pada beberapa landasan yuridis sebagai berikut :
1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945;
2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar, yang telah diubah dan disempurnakan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 1998;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah, yang telah diubah dan disempurnakan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 1998;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1971 tentang Pendidikan Luar Sekolah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional;
8. Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1994 tentang Pelaksanaan Wajib Belajar 9 Tahun;
9. Kesepakatan Bersama antara Menteri Pendidikan Nasional dan Menteri Agama RI Nomor 1/U/KB/2000 dan Nomor MA/8672000 tentang Pondok Pesantren Salafiyah Sebagai Pola Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun;
10. Keputusan Bersama Dirjen Binbaga Islam Departemen Agama dan Dirjen Dikdasmen Departemen Pendidikan Nasional Nomor: E/83/2000 dan Nomor: 166/C/KEP/DS-2000 tentang Pedoman Pelaksanaan Pondok Pesantren Salafiyah Sebagai Pola Wajib Belajar Pendidikan Dasar.
C. Tujuan Penyusunan
1. Tujuan Umum
Secara umum tujuan penyusunan buku Panduan Teknis Penyelenggaraan Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar pada Pondok Pesantren Salafiyah ini ialah untuk memberikan acuan/pedoman bagi para pembina dan penyelenggara pola wajib belajar pendidikan dasar pada Pondok Pesantren Salafiyah, baik yang berkaitan dengan prosedur pendiriannya maupun teknis operasionalnya.
2. Tujuan Khusus
Sedangkan secara spesifik/khusus buku ini bertujuan :
a. Agar para pimpinan pondok pesantren dan pengurus yayasan penyelenggara program ini lebih memahami pola wajib belajar pendidikan dasar pada Pondok Pesantren Salafiyah;
b. Agar pihak-pihak yang terkait dengan pelaksanaan program penuntasan wajib belajar pendidikan dasar, khususnya masyarakat dapat memberikan kontribusinya, agar pola wajib belajar pada Pondok Pesantren Salafiyah dapat berjalan dan berhasil dengan baik dan lancar sesuai dengan tujuan yang diharapkan.
c. Agar para pengasuh/guru/ustadz Pondok Pesantren Salafiyah penyelenggara program ini dapat menyelenggarakan program wajib belajar pendidikan dasar dengan baik.
D. Sistematika Penyusunan dan Ruang Lingkup
Sistematika penyusunan dan ruang lingkup buku Panduan Teknis Penyelenggaraan Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar pada Pondok Pesantren Salafiyah adalah sebagai berikut :
1. Bab I : Pendahuluan, meliputi latar belakang, landasan hukum, tujuan penyusunan, sistematika penyusunan dan ruang lingkup.
2. Bab II : Pengertian, tujuan, sasaran, dan jenjang pendidikan. Bab ini menjelaskan tentang pengertian, tujuan, sasaran, dan jenjang pendidikan.
3. Bab III : Penyelenggaraan Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar pada Pondok Pesantren Salafiyah. Dalam bab ini diuraikan tentang prosedur penyelenggaraan, kurikulum, proses belajar mengajar, tenaga pengajar, sarana dan prasarana pendidikan, evaluasi belajar, STTB/ijazah, pembiayaan program pendidikan.
4. Bab IV Supervisi, Monitoring dan Pelaporan. Bab ini menguraikan tentang supervisi, monitoring dan laporan penyelenggaraan program wajib belajar pendidikan dasar pada Pondok Pesantren Salafiyah.
5. Bab V: Penutup, Untuk melengkapi buku ini disertai dengan beberapa lampiran yang terkait dengan penyelenggaraan program wajib belajar pendidikan dasar.
BAB II
PENGERTIAN, TUJUAN, SASARAN
DAN JENJANG PENDIDIKAN
A. Pengertian
Untuk menyamakan pengertian dan persepsi tentang penyelenggaraan program wajib belajar pendidikan dasar pada Pondok Pesantren Salafiyah, berikut ini dijelaskan beberapa istilah yang banyak diungkapkan dalam buku ini :
1. Pondok Pesantren pada umumnya tergambarkan pada ciri khas yang biasanya dimiliki oleh Pondok Pesantren, yaitu adanya pengasuh Pondok Pesantren (kyai/ajengan/tuan guru/buya/tengku/ustadz), adanya Masjid sebagai pusat kegiatan ibadah dan tempat belajar, adanya santri yang belajar, serta adanya asrama sebagai tempat tinggal santri. Disamping empat komponen tersebut, hampir setiap pesantren juga menggunakan kitab kuning (kitab klasik tentang ilmu-ilmu keislaman berbahasa Arab yang disusun pada abad pertengahan) sebagai sumber kajian.
Seiring dengan perkembangan zaman, penyelenggaraan pendidikan di pesantren juga mengalarni perubahan dan perkembangan, sehingga ada pesantren yang disebut Khalafiyah dan ada yang disebut Salafiyah.
2. Pondok Pesantren Khalafiyah atau ‘Ashriyah’ adalah pondok pesantren yang mengadopsi sistem madrasah atau sekolah, kurikulum disesuaikan dengan kurikulum pemerintah, dalam hal ini Departemen Pendidikan Nasional dan Departemen Agama, melalui penyelenggaraan SD, SMP, dan SMU, atau MI, MTs, dan MA. Bahkan ada pula yang sampai tingkat Perguruan Tinggi.
3. Pondok Pesantren Salafiyah; Pondok Pesantren yang masih tetap mempertahankan sistem pendidikan khas Pondok Pesantren, baik kurikulum maupun metode pendidikannya. Bahan ajar meliputi ilmu-ilmu agama Islam, dengan mempergunakan kitab-kitab klasik berbahasa Arab, sesuai dengan tingkat kemampuan masing-masing santri. Pembelajaran dengan cara bandongan dan sorogan masih tetap dipertahankan, tetapi sudah banyak yang menggunakan sistem klasikal.
4. Wajib Belajar ialah gerakan nasional yang diselenggarakan di seluruh Indonesia bagi warga negara yang berusia 7 tahun sampai 15 tahun untuk mengikuti pendidikan dasar atau pendidikan yang setara sampai tamat, baik yang diselenggarakan oleh pemerintah maupun masyarakat.
5. Pendidikan Dasar adalah pendidikan umum yang lamanya 9 tahun dengan perincian 6 tahun di Sekolah Dasar atau yang setara 3 (tiga) tahun di Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama atau satuan pendidikan yang setara.
B. Tujuan
Adapun tujuan penyelenggaraan program wajib belajar pendidikan dasar pada Pondok Pesantren Salafiyah ialah :
1. Mengoptimalkan pelayanan Program Nasional Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun melalui salah satu jalur alternatif, dalam hal ini Pondok Pesantren.
2. Meningkatkan peran serta Pondok Pesantren Salafiyah dalam penyelenggaraan program wajib belajar pendidikan dasar sembilan tahun bagi para peserta didik (santri), sehingga para santri dapat mcmiliki kemampuan setara dan kesempatan yang sama untuk melanjutkan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi.
C. Sasaran
1. Peserta didik yang menjadi sasaran dari program ini adalah para santri di Pondok Pesantren Salafiyah dan Diniyah Salafiyah, terutama yang berusia 7-15 tahun yang tidak sedang belajar pada SD/MI atau SLTP/MTs, atau bukan tamatannya, dalam arti tidak memiliki ijazah.
2. Program ini juga terbuka/dapat diikuti oleh santri yang berusia lebih dari 15 tahun yang belum memiliki ijazah SD/MI atau SLTP/MTs.
D. Jenjang Pendidikan
Jenjang pendidikan untuk program wajib belajar pendidikan dasar pada Pondok Pesantren Salafiyah, terdiri dari dua jenjang yaitu :
1. Salafiyah Ula atau dasar, yaitu program pendidikan dasar pada Pondok Pesantren/Diniyah Salafiyah yang setara dengan pendidikan Sekolah Dasar (SD) atau Madrasah Ibtidaiyah (MI);
2. Salafiyah Wustho atau lanjutan, yaitu program pendidikan dasar pada Pondok Pesantren/Diniyah Salafiyah yang setara dengan pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP) atau Madrasah Tsanawiyah (MTs).
BAB III
PENYELENGGARAAN
PROGRAM WAJIB BELAJAR PENDIDIKAN DASAR
PADA PONDOK PESANTREN SALAFIYAH
A. Prosedur Penyelenggaraan
Untuk menyelenggarakan program wajib belajar pendidikan dasar ini, Pondok Pesantren Salafiyah melaporkan/mendaftarkan pada Kantor Departemen Agama, dengan tembusan kepada Kepala Dinas pada Pemerintahan Daerah di Kabupaten atau Kota setempat, tentang kesiapan dan kesanggupan pondok pesantren menyelenggarakan program wajib belajar pendidikan dasar ini.
(contoh Formulir Pendaftaran sebagaimana dalam lampiran 1)
Laporan atau pemberitahuan tersebut mencakup data-data sebagai berikut :
1. Nama Pondok Pesantren dan alamat lengkap;
2. Nama pimpinan pesantren dan penanggung jawab program (keduanya dapat sama/seorang atau berbeda);
3. Jenjang pendidikan yang akan diselenggarakan, baik jenjang Salafiyah Dasar (Ula) atau Salafiyah Lanjutan (Wustho);
4. Jumlah santri yang mengikuti program pada masing-masing jenjang minimal 10 orang;
5. Nama tenaga guru yang mengajar 3 mata pelajaran umum;
6. Sarana pendidikan yang telah ada, termasuk perpustakaan dan sumber belajar lainnya.
Berdasarkan laporan/pendaftaran tersebut, Kantor Departemen Agama setempat bersama instansi terkait lainnya akan melakukan klarifikasi dan verifikasi. Selanjutnya Kantor Departemen Agama Kabupaten/Kota akan mengeluarkan piagam pengesahan tentang penetapan Pondok Pesantren Salafiyah sebagai penyelenggara program wajib belajar pendidikan dasar, kemudian penetapan tersebut dilaporkan kepada Kantor Wilayah Departemen Agama Propinsi setempat dan Departemen Agama Pusat (contoh Piagam Penetapan sebagaimana dalam lampiran 2).
Walaupun dalam penyelenggaraan program ini mendapatkan pengarahan dan bimbingan dari Departemen Agama dan Dinas Pendidikan setempat, namun setiap Pondok Pesantren Salafiyah tetap berhak untuk mengatur dan menentukan jadwal pendidikan serta proses pembelajaran yang sesuai dengan kebiasaan, tradisi dan kondisi setempat. Di antara hak-hak yang tetap melekat pada Pondok Pesantren tersebut ialah:
1. Hak untuk mengalokasikan waktu pengajaran dan masing-masing mata pelaj aran;
2. Hak untuk menerapkan metode pembelajaran, apakah itu kiasikal, tutorial, sorogan wetonan, atau individual;
3. Hak untuk menetapkan masa/waktu pembelajaran semesteran atau catur wulan, atau lainnya;
4. Hak untuk mengembangkan ciri khas dan potensi pesantren baik dalam bidang keilmuan maupun dalam bidang sosial dan budaya;
5. Hak untuk memperoleh bantuan pengembangan pesantren baik dan pemerintah maupun masyarakat.
B. Kurikulum
1. Pada dasarnya kurikulum atau program pengajaran yang dipergunakan dalam kegiatan mi adalab kurikulum khas yang telah berlaku di Pondok Pesantren yang bersangkutan, ditambah dengan beberapa mata pelajaran umum yang menjadi satu kesatuan kurikulum yang menjadi program pendidikan Pondok Pesantren.
2. Mata pelajaran umum yang diwajibkan untuk diajarkan dan disertakan dalam pelajaran pondok pesantren adalah 3 mata pelajaran, yaitu:
a. Bahasa Indonesia
b. Maternatika, dan
c. Ilmu Pengetahuan Alam
3. Mata pelajaran umum yang lain yang menjadi syarat untuk melanjutkan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi (Pendidikan Kewarganegaraan, Ilmu Pengetahuan Sosial dan Bahasa Inggris atau Bahasa Asing), penyampaiannya dilakukan melalui penyediaan buku-buku dan perpustakaan dan sumber belajar lainnya atau melalui bimbingan dan penugasan.
4. Pembelajaran melalui perpustakaan adalah model pembelajaran mandiri melalui buku-buku paket ataubuku modul yang digunakan dalam program wajib belajar Paket A dan B, SLTP Terbuka, MTs Terbuka, atau buku yang dipakai pada sekolah formal (SD/MI, SLTP/MTs).
5. Bimbingan dan penugasan dikoordinasikan langsung oleh penanggung jawab program dan dapat digunakan model tutorial yang dalam pelaksanaannya melibatkan ustadz/lurah pondok/santri senior.
6. Bahan-bahan pembelajaran yang digunakan untuk program wajib belajar pendidikan dasar pada Pondok Pesantren Salafiyah, pada dasarnya sama dengan yang digunakan pada SD/MI untukjenjang Salafiyah ‘Ula (dasar), dan sama yang digunakan pada SLTP/MTs untuk jenjang Salafiyah. Wustho (lanjutan).
7. Buku-buku mata pelajaran umum yang digunakan, sebelum diterbitkan buku-buku mata pelajaran umum yang khusus untuk program wajib belajar pendidikan dasar di Pondok Pesantren Salafiyah, dapat digunakan buku-buku pelajaran yang telah ada yang biasa digunakan oleh SD/MI/Paket-A dan SLTP/MTs/Paket B.
C. Ketenagaan
1. Tenaga yang diperlukan untuk menyelenggarakan program wajib belajar pendidikan dasar pada Pondok Pesantren Salafiyah, terdiri dan penanggungjawab program, tenaga pengajar/guru mata pelajaran umum dan guru pembimbing perpustakaan.
2. Tenaga pengajar yang dibutuhkan dalam program wajib belajar pendidikan dasar di Pondok Pesantren Salafiyah mi ialah :
a. Guru Mata Pelajaran Bahasa Indonesia
b. Guru Mata Pelajaran Matematika
c. Guru Mata Pelajaran Ilmu Pengetahuan Alam
3. Guru pembimbing mata pelajaran uthum lainnya, dapat dilakukan oleh guru mata pelajaran umum tersebut, atau guru/ustadz pondok pesantren, dan apabila memungkinkan dapat ditambah dengan guru-guru dan sekolah formal.
4. Tenaga pengajar yang dilibatkan dalam program mi diutamakan tenaga pengajar yang tersedia di lingkungan Pondok Pesantren penyelenggara, sepanjang mereka memiliki kemampuan akademik dan berkesanggupan mengajar.
5. Bila di lingkungan pesantren tidak terdapat tenaga pengajar dimaksud, maka pengurus pondok pesantren dapat mengupayakan kerjasama dan menjalin kemitraan dengan pimpinan sekolah/madrasah atau guru-guru yang terdapat di sekitar lokasi pondok pesantren.
6. Untuk meningkatkan kemampuan dan profesionalitas guru, khususnya guru mata pe1ajarn umum, pihak pengurus pesantren perlu mengupayakan keikutsertaan guru-guru tersebut dalam pelatihan-pelatihan pendidikan guru baik yang diselenggarakan Pemerintah Daerah, oleh Departemen Agama atau Departemen Pendidikan Nasional, maupun oleh organisasi pendidikan.
D. Proses Pembelajaran
1. Pada dasarnya proses pembelajaran pada Pondok Pesantren Salafiyah penyelenggara program wajib belajar pendidikan dasar disesuaikan dengan proses pembelajaran di pondok pesantren.
2. Prinsip dasar proses belajar mengajar ialah dapat dipahaminya bahan dan materi pelajaran tersebut oleh para santri peserta didik, dengan lebih mudah dan lebih cepat.
3. Metode pendidikan tradisional yang telah menjadi ciri khas pengajaran pondok pesantren dapat digunakan untuk pelaksanaan program ini.
Metode-metode tersebut antara lain:
a. Weton/Bandongan, Istilah weton mi berasal dan kata wektu (bahasa Jawa) yang berarti waktu, sebab pengaj ian tersebut diberikan pada waktu-waktu tertentu, yaitu sebelum dan sesudah melaksanakan shalat fardlu. Metode Weton mi merupakan metode kuliah, dimana para santri mengikuti pelajaran dengan duduk disekeliling kyai yang menerangkan pelajaran secara kuliah, santri menyimak kitab masingmasing dan membuat catatan padanya. Istilah weton mi, di Jawa Barat di sebut dengan Bandongan.
b. Sorogan, berasal dan kata sorog (bahasa Jawa), yang berarti menyodorkan, sebab setiap santni menyodorkan kitabnya dihadapan kyai atau pembantunya (asisten kyai). Sistem sorogan mi termasuk belajar secara individual, dimana seorang santri berhadapan dengan seorang guru, dan terjadi interaksi saling mengenal diantara keduanya. Sistem sorogan mi terbukti sangat efektif sebagai taraf pertama seorang murid yang bercita-cita menjadi seorang aiim. Sistem mi memungkinkan seorang guru mengawasi, meniiai dan membimbing secara maksimal kemampuan seorang santri dalam menguasai materi pelaj aran.
c. Haiaqah, sistem mi merupakan kelompok kelas dan sistem bandongan. Haiaqah yang arti bahasanya iingkaran murid, atau sekeiompk siswa yang belajar di bawah bimbingan seorang guru atau belajar bersama di suatu tempat. Haiaqah mi juga merupakan diskusi untuk memahami isi kitab/materi peiajaran.
d. Hapaian, metode hapaian yang diterapkan di pesantren-pesantren, umumnya dipakai untuk menghapai kitab-kitab tertentu, juga sering dipakai untuk menghapalAi Qur’an baik surat-surat pendek maupun secara keseluruhan, dan setelah beberapa han barn dibacakan di depan kyai/ ustadznya.
4. Keempat metode di atas bisa diterapkan daiam pelaksanaan pengajaran 3 (tiga) mata peiajaran pokok wajar dikdas (Matematika, IPA, dan Bahasa Indonesia), atau untuk pembeiajaran mata pelajaran umum iainnya.
5. Seiain metode yang sudah disebutkan di atas, Pondok Pesantren bisajuga mengaplikasikan metode yang teiah dikenai iuas pada proses belajar mengajar (PBM) di madrasah dan di sekoiah seperti ceramah, diskusi, tanya jawab, Cara Belajar Siswa Aktif (CSA), penugasan, dan seterusnya.
E. Penilaian Hasil Belajar
Peniiaian hasil belajar bagi santri pondok pesantren yang diikutkan dalam program wajib beiajar pendidikan dasar, diiakukan melalui :
1. Peniiaian harianlmingguan, dilakukan oleh guru/tutor/mudarris/ustadz pondok pesantren penyeienggara selama proses pembeiajaran sesuai dengan kemajuan santri dalam belajar. Bahan evaluasi harian/mingguan bisa digunakan Lembar Kerja Santri (LKS) yang menyatu dengan buku teks mata pelajaran, atau dengan soal-soal yang disusun oieh guru yang bersangkutan
2. Ulangan umum yang merupakan penilaian prestasi belajar santri yang dilakukan secara berkala, penyelenggaraannya dapat dilakukan bersamaan waktunya dengan ulangan umum SD/MI atau SLTP/MTs setempat atau disesuaikan dengan jadwal kegiatan ulangan umum pada Pondok Pesantren yang bersangkutan.
3. Penilaian Hasil Belajar Tahap Akhir (Pehabta) program wajib belajar pendidikan dasar pada Pondok Pesantren Salafiyah untuk mata pelajaran umum, yaitu Bahasa Indonesia, Matematika dan IPA, dengan menggunakan standar nasional, dilakukan oleh pihak yang berwenang melakukan pengujian yaitu Pusat Penilaian Pendidikan pada Departemen Pendidikan Nasional. Penilaian mata pelajaran umum lainnya, seperti Ilmu-ilmu Pengetahuan Sosial, Bahasa Asing dan kewarganegaraan, dilakukan sendiri oleh guru/ustadz pondok pesantren dengan ramburambu penyusunan sóal dan Pusat Penilaian Pendidikan atau instansi lain yang berwenang.
4. Waktu pnyelenggaraan penilaianlujian akhir sekolah (UAS) atau Ujian Akhir Nasional (UAN) bisa dilakukan dengan dua alternatif.
a. Bersamaan dengan penyelenggaraan UAS/UAN di SD dan MI atau SMP dan MTs.
b. Bersamaan dengan waktu ujian/latihan pondok pesantren.
5. Persyaratan untuk mengikuti ujianlUjianAkhir Sekolah atau UjianAkhir Nasional
a. Untuk ujianlpenilaian padajenjang Salafiyah ‘Ula (dasar), para santri hams sudah terdaftar dan mengikuti program wajib belajar pendidikan dasar pada Pondok Pesantren Salafiyah minimal 3 (tiga) tahun berturut-turut.
b. Untuk ujianlpenilaian padajenjang Salafiyah Wustho (lanjutan), para santri harus telah memiliki STTB atau ijazah SD/MI/Paket A/ Salafiyah ‘Ula, dan telah terdaftar dan mengikuti program wajib belajar pendidikan dasar pada jenjang Salafiyah Wustho minimal 2 (dua) tahun berturut-turut.
6. Untuk dapat mengikuti ujian program wajib belajar pendidikan dasar, pimpinan Pondok Pesantren Salafiyah penyelenggara program mi hams melaporkan data santri yang akan mengikuti ujian kepada Kantor Departemen Agama Kabupaten/Kota. Kemudian Kantor Departemen Agama Kabupaten/Kota melaporkan ke Kantor Wilayah Departemen Agama Propinsi. Kantor Wilayah Departemen Agama Propinsi melaporkan ke Departemen Agama Pusat 4 (empat) bulan menjelang pelaksanaan ujian. (Contoh laporan pada lampiran 4).
F. Surat Tanda Tamat Belajar (Ijazah)
1. Surat Tanda Tamat Belajar dikeluarkan oleh Pondok Pesantren Salafiyah penyelenggara program wajib belajar pendidikan dasar, diakui sebagai STTB yang setara dengan yang dikeluarkan lembaga pendidikan jalur sekolah.
2. Pada STTB tersebut harus dicantumkan nomor Surat Kesepakatan Bersama Menteri Pendidikan Nasional dan Menteri Agama tentang Pondok Pesantren Salafiyah Sebagai Pola Wajib Belajar Pendidikan Dasar, dan nomor penetapan Pondok Pesantren Salafiyah sebagai penyelenggara program wajib belajar pendidikan dasar yang dikeluarkan Kantor Departemen Agama Kabupaten/Kota.
3. Bentuk STTB akan diatur kemudian dengan Keputusan Bersama Direktur Jenderal Kelembagaan Agama Islam Departemen Agama dan Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Departemen Pendidikan Nasional.
4. Daftar nilai murni hasil ujian pada mata pelajaran utpum dikeluarkan oleh Pusat Penilaian Pendidikan, melalui Tim Pelaksàna Penilaian Hasil Belajar Tahap Akhir Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Pondok Pesantren Salafiyah yang dibentuk dan ditetapkan oleh Kepala Kantor Wilayah Departemen Agama Propinsi.
5. Pengeluaran STTB Program Wajib Belajar Pendidikan Dasarpada Pondok Pesantren Salafiyah, tidak mempengaruhi kebijakan pengeluaran Ijazah/Syahadah yang sudah berlaku di Pondok Pesantren Salafiyah yang bersangkutan.
6. Pemegang Ij azahISTTB pondok pesantren penyelenggara program waj ib belajar pendidikan dasar mempunyai hak yang sama dengan pemegang ijazah/STTB sekolah umum yang setara, baik untuk melanjutkan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi, maupufi untuk mendapatkan pekerjaan.
G. Pembiayaan Program
1. Biaya pengelolaan Pondok Pesantren Salafiyah dalam rangka penuntasan wajib belajar pendidikan dasar sembilan tahun pada dasarnya menjadi tanggung jawab Pondok Pesantren dan masyarakat, sebagaimana pendidikan swasta lainnya.
2. Sebagai lembaga pendidikan yang menyelenggarakan program wajib belajar pendidikan dasar, Pondok Pesantren Salafiyah berhak menerima bantuan dan pembinaan dan pemerintah.
H. Sarana Pendukung Pembelajaran
Untuk mencapai keberhasilan program wajib belajar pendidikan dasar bagi para santri, Pondok Pesantren Salafiyah perlu mengupayakan adanya sarana pendukung pendidikan, seperti: perpustakaan yang menyediakan buku-buku teks dan buku penunjang dalam berbagai mata pelajaran umum, baik yang diajarkan melalui tatap muka seperti Bahasa Indonesia, Matematika, dan IPA, maupun buku-buku mata pelajaran umum yang diajarkan melalui non tatap muka, seperti mata pelajaran Kewarganegaraan, Ilmu Pengetahuan Sosial dan Bahasa Asing.
I. Kelompok Kerja Pondok Pesantren Salafiyah
1. Untuk mendukung kelancaran program tersebut, perlu dibentuk kelompok kerja (Pokja) program wajib belajar pendidikan dasar Pondok Pesantren Salafiyah, baik di tingkat Kabupaten/Kota, Tingkat Propinsi maupun di Tingkat Pusat.
2. Dalam pembentukan Pokja tersebut harus melibatkan minimal tiga komponen, yaitu Departemen Agama, Departemen Pendidikan Nasional atau Dinas Pendidikan di daerah, serta dan unsur Pondok Pesantren Salafiyah.
3. Kelompok Kerja Pondok Pesantren Salafiyah ditetapkan oleh Dirjen Kelembagaan Agama Islam untuk Tingkat Pusat, oleh Kepala Kanwil Departemen Agama Propisi untuk Tingkat Propinsi dan olen Kepala Kantor Departemen Agama untuk Tingkat KabupatenlKota.
J. Struktur Organisasi
1. Struktur organisasi Pondok Pesantren penyelenggara program wajib belajar pendidikan dasar, mencakup :
a. Sebagai pembina, pembimbing/konsultan:
- Kepala Kandepag Kab/Kota
- Kepala Dinas Pendidikan KabupatenlKota
- Ketua Kelompok Kerja Pondok Pesantren Salafiyah Kab/Kota
- Pimpinan/Pengurus Yayasan Pondok Pesantren
b. Penanggung jawab program pesantren
c. Penanggung jawab program wajib belajar pendidikan dasar
d. Guru-guru/pengasuh/ustadz
e. Santri peserta didik
2. Gambar susunan organisasi di lingkungan Pondok Pesantren Salafiyah penyelenggara program wajib belajar pendidikan dasar adalah sebagai berikut :
Pimpinan Pondok Pesantren |
Pen Jawab Wajar Dikdas |
Pen Jawab Wajar Pesantren |
Guru/Pemb. Mapel Umum |
SANTRI |
Ustadz Pelajaran Kitab |
IPA |
B.IND |
MAT |
DLL |
3. Struktur di atas sifatnya fleksibel, bisa disesuaikan dengan kondisi pondok pesantren penyelenggara.
BAB IV
SUPERVISI, MONITORING DAN PELAPORAN
A. SUPERVISI
1. Supervisi terhadap Pondok Pesantren Salafiyah dapat diartikan suatu usaha meningkatkan mutu pengajaran dengan ditunjang unsur-unsur lain, seperti guru, prasarana, sarana, kurikulum, sistem pengajaran, dan penilaian. Supervisor akan memperhatikan perkembangan unsur-unsur tersebut secara berkelanjutan. Dalam kaitannya dengan program wajib belajar pendidikan dasar pada Pondok Pesantren Salafiyah, yang bertindak sebagai Supervisor adalah :
a. Pimpinan Pondok Pesantren
b. Penanggung Jawab Program Wajar Dikdas
c. Pengawas
2. Tujuan Supervisi pendidikan adalah membina dan mengembangkan program pendidikan agar situasi pendidikan dan pengajaran di Pondok Pesantren Salafiyah berjalan secara efektif dan efisien, khususnya peningkatan mutu kegiatan belajar mengajar.
3. Pusat perhatian supervisi adalah perkembangan dan kemajuan murid, karena itu usahanya berpusat pada peningkatan kemampuan profesional guru dengan segala aspeknya, seperti perbaikan metode dan teknik mengajar, perbaikan cara dan prosedur penilaian, penciptaan kondisi yang layak bagi perkembangan kernampuan guru.
4. Untuk membantu meningkatkan kemampuan profesional guru, berbagai usaha dilakukan oleh supervisor pendidikan, seperti, kunjungan ke warga belajar, pembicaraan secara individual, diskusi kelompok, demonstrasi mengajar, kemanfaatan perpustakaan, petunjuk-petunjuk berupa edaran dan sebagainya.
B. Monitoring
1. Pengelola/pimpinan Pondok Pesantren Salafiyah dalam melaksanakan fungsinya sebagai supervisor hams melakukan monitoring atas segala pelaksanaan tugas setiap guru/karyawan.
2. Monitoring mi dilakukan terhadap (1) pencapaian target kurikulum, (2) pencapaian target kegiatan Pondok Pesantren Salafiyah, (3) kehadiran guru, karyawan dan-siswa, (4) ketersediaan alat peraga peididikan dan buku teks pokoklpenunjang, (5) Pemanfaatan alat peraga pendidikan dan buku teks pokoklpenunjang.
3. Monitoring diperlukan untuk mengetahui sejauh mana setiap tugas/ instruksi dilaksanakan. Juga untuk mengetahui tahap-tahap pencapaian target apakah sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan, hambatan/ halangan apa yang timbulsehingga tahapan target tidak tercapai.
C. Pelaporan
1. Laporan penyelenggaraan program wajib belajar pendidikan dasar sangat diperlukan baik bagi instansi pembina/pembimbing program maupun bagi penyelenggara program sendiri, untuk mengetahui data atau kondisi yang sebenarnya. Karena itu, Pimpinan Pondok Pesantren Salafiyah perlu menyusun laporan untuk disampaikan kepada Kepala Kantor Departemen Agama KabupatenlKota dan Kepala Dinas Pendidikan Dasar Kab/Kota.
2. Laporan dibuat dua kali setahun. Laporan pertama dibuat dan dikirimkan pada bulan kedua setelah dimulainya tahun ajaran baru. Laporan kedua dikirirn 4 (empat) bulan menjelang pelaksanaan ujian akhir. Materi dan format laporan sebagaimana lampiran 3 dan lampiran 4.
3. Laporan dikirim kepada Kanwil Departernen Agama Propinsi dengan tembusan kepada Kantor Departemen Agama Kabupaten/Kota dan kepada Dirjen Kelembagaan Agama Islam.
4. Laporan tersebut, akan digunakan sebagai bahan pengambilan keputusan dan kebijakan bagi pihak-pihak yang berwenang dan membimbing program wajib belajar pendidikan dasar. Karena itu laporan hams disusun berdasarkan kondisi data-data yang benar.
BAB V
PENUTUP
Buku Panduan Teknis Penyelenggaraan Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Pondok Pesantren Salafiyah mi masih bersifat umum. Hal-hal yang bersifat teknis operasional, seperti administrasi santri, dan keuangan dapat dilakukan sendiri sesuai dengan kondisi serta tradisi pesantren yang telah berjalan baik selama ini.
Dengan terlaksananya program wajib belajar pendidikan dasar Pondok Pesantren Salafiyah mi, pondok pesantren akan dapat meningkatkan perannya dalam upaya mencerdaskan kehidupan bangsa. Disamping itu diharapkan para santri akan lebih siap dan mampu bersaing dalam menyongsong masa depan.
Berkaitan dengan program penuntasan wajib belajar pendidikan dasar sembilan tahun, dengan terlaksananya program ini diharapkan APK pendidikan dasar akan meningkat cukup signifikan.
Semoga Allah SWT senantiasa memberikan hidayah-Nya kepada kita sekalian. Amin.
Jakarta, 6 September 2001
Direktur Jenderal
Dr. H. HUSNI RAHIM
NIP. 150060369
Lampiran I : Permohonan Menjadi Penyelenggara Wajar Dikdas
KOP PONDOK PESANTREN
Nomor :
Lampiran :
Perihal : Permohonan Menyelenggarakan
Wajib Belajar Pendidikan Dasar
Kepada
Yth. Kepala Kantor Departemen Agama
Kab/Kota
Di Tempat
Assalamu’alaikum Wr. Wb.
Bersarna ini kami Pimpinan Pesantren ____________________________ mengajukan permohonan untuk menyelenggarakan Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Pola Pesantren Salafiyah. Adapun data pesantren kami adalah sebagai berikut :
1. Nama Pondok Pesantren : …………………………………….
2. Alamat Iengkap : …………………………………….
3. Nama pimpinan pesantren : …………………………………….
4. Penanggung Jawab Program : …………………………………….
5. Jumlah santri
a. Salafiyah Ula/Dasar : …………………………….. santri
b. Salafiyah Wustha/Lanjutan : …………………………….. santri
6. Guru Mata Pelajaran Umum
a. IPS : …………………………………….
b. Matematika : …………………………………….
c. Bhs. Indonesia : …………………………………….
d. Mapel Umum Lainnya : …………………………………….
7. Sarana Pendidikan yang telah ada : …………………………………….
a. ………………………………………………………………………….
b. ………………………………………………………………………….
c. ………………………………………………………………………….
Demikian atas segala perhatian dan bantuannya kami ucapkan terima kasih.
Wassalam
Pimpinan Pondok Pesantren
……………………………..
Tembusan :
1. Kepala Kanwil Departemen Agama Propinsi .
2. DirekturJenderal Kelembagaan Agama Islam Departemen Agama.
Lampiran II : Piagam Penetapan
Nomor : ……………………..
DEPARTEMEN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
Piagam
Nomor : ……………………..
Atas nama Menteri Agama Republik Indonesia, dengan mi Kepala Kantor Departemen Agama Kabupaten/Kota ____________________ memberikan PIAGAM TERDAFTAR kepada pondok pesantren :
Nama Pondok Pesantren : ………………………………………………..
Nomor Statistik Pesantren : ………………………………………………..
Alamat : Jalan : ………………………………………………..
Desa/Kel : ………………………………………………..
Kecamatan : ………………………………………………..
Kab/Kota : ………………………………………………..
Propinsi : ………………………………………………..
Penyelenggara/Yayasan : ………………………………………………..
Sebagai penyelenggara program wajib belajar pendidikan dasar sesuai dengan Surat kesepakatan Bersama Menteri Pendidikan Nasional dan Menteri Agama Nomor: 1/U/KB/2000 dan MA/86/2001 tentang Pondok Pesantren Salafiyah Sebagai Pola Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun.
Kepala lembaga bersangkutan diberikan hak menurut hukum, untuk menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran.
……………., ………………………….
Kakandepag Kab./Kota ………………..
……………………………………..
NIP.
Lampiran III : Laporan Tahunan
Laporan Pondok Pesantren Salafiyah
Penyelenggara Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar
Tahun : ______________
I. Identitas
1. Nama Pondok Pesantren : ________________________________________
2. Nomor Statistik Pesantren : ________________________________________
3. Alamat Lengkap : ________________________________________
4. Penanggungiawab Program : ________________________________________
5. Nomor Piagam Penetapan : ________________________________________
II. Kegiatan Belajar Mengajar
1. Alokasi Waktu Pelajaran Umum Perminggu/Perbulan*)
a. IPA : ____________________________________ jam
b. Matematika : ____________________________________ jam
c. B. Indonesia : ____________________________________ jam
d. Lainnya : 1) …………… : ____________________________________ jam
2) …………… : ____________________________________ jam
3) …………… : ____________________________________ jam
2. WaktuBelajar : a. Pagi b. Siang c. Sore d. Malam
3. TempatBelajar : a. Masjid b. Kelas c. Aula d. ________
4. Tahun Pelajaran dimulai: a. Juli b. Syawal
III. Ketenagaan
1. Guru Mata Pelajaran Umum :
No. | Nama | Pend. Terakhir | Fak/Jurusan | Mata Pelajaran yang diasuh | Kursus yang pernah diikuti | Ket. |
1 | ||||||
2 | ||||||
3 | ||||||
4 | ||||||
5 |
2. Tutor/Pembimbing Perpustakaan :
No. | Nama | Pend. Terakhir | Fak/Jurusan | Mata Pelajaran yang diasuh | Kursus yang pernah diikuti | Ket. |
1 | ||||||
2 | ||||||
3 | ||||||
4 | ||||||
5 |
IV. Santri Peserta Program Wajar Dikdas
1. Salafiyah Ula (Dasar)
Program Tahunan | Jenis Kelamin | Usia | Ket. | ||||||
<7 | 8-10 | 10-12 | 12-14 | 14-16 | 16-18 | >18 | |||
Tahun I | L P | ||||||||
Tahun II | L P | ||||||||
Tahun III | L P | ||||||||
Tahun IV | L P | ||||||||
Tahun V | L P | ||||||||
Tahun VI | L P | ||||||||
2. Salafiyah Wustha (Lanjutan)
Program Tahunan | Jenis Kelamin | Usia | Ket. | ||||||
<7 | 8-10 | 10-12 | 12-14 | 14-16 | 16-18 | >18 | |||
Tahun I | L P | ||||||||
Tahun II | L P | ||||||||
Tahun III | L P | ||||||||
V. Sarana Pendidikan
1. Ruang Belajar : ___________________________________ Lokal
2. Bangku Belajar : ___________________________________ Buah
3. Alat Peraga : ada/tidak ada *)
4. Perpustakaan : a. Jumlah judul ____ judul b. Jumlah buku _____ exp
5. Buku Mapel Umum : a. IPA ____________ exp b. Bhs. Indonesia ___ exp
c. Matematika _____ exp
6. Buku Penunjang : a. IPS ____________ exp b. PPKN __________ exp
c. Buku-buku lain :
1) _______________ exp 2) ________________ exp
VI. Bantuan yang pernah diperoleh :
No. | Jenis Bantuan | Jumlah Bantuan | Instansi Pemberi Bantuan |
VII. Lain-lain (Hal-hal yang perlu dilaporkan)
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
__________, _________________20
Pimpinan Pondok Pesantren
________________________
Keterangan : *) Coret yang tidak perlu
Lampiran IV
Laporan Peserta Ujian
Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Pondok Pesantren Salafiyah
Tahun : __________
I. Identitas
1. Nama Pondok Pesantren : __________________________________________
2. Nomor Statistik Pesantren : __________________________________________
3. Alamat Lengkap : __________________________________________
4. Penanggung Jawab Program : __________________________________________
5. Nomor Piagam Penetapan : __________________________________________
II. Jumlah Santri dan Calon Peserta Ujian Program Wajar Dikdas
Jenjang | Santri | Santri | ||||
Putra | Putri | Jumlah | Putra | Putri | Jumlah | |
Salafiyah Ula (Dasar) | ||||||
Salafiyah Wustha (Lanjutan) | ||||||
Jumlah | ||||||
III. Waktu Ujian yang Dipilih
1. Mei (Bersamaan UAS/UAN SD/MI, SLTP/MTs)
2. Sya’ban (Bersamaan Imtihan Pesantren)
IV. Daftar Rincian Calon Peserta Ujian Program Wajar Dikdas Pondok Pesantren Salafiyah
1. Salafiyah Ula (Dasar)
No | N A M A | Tempat & Tanggal Lahir | Mulai Mengikuti Program9 Tahun | Tanda Tangan |
1 | ||||
2 | ||||
3 | ||||
4 | ||||
5 | ||||
6 | ||||
7 | ||||
8 | ||||
9 | ||||
10 | ||||
Dst |
2. Salafiyah Wustha (Lanjutan)
No | N A M A | Tempat & Tanggal Lahir | Mulai Mengikuti Program9 Tahun | Tanda Tangan |
1 | ||||
2 | ||||
3 | ||||
4 | ||||
5 | ||||
6 | ||||
7 | ||||
8 | ||||
9 | ||||
10 | ||||
Dst |
………., ……..…………… 20
Pimpinan Pondok Pesantren
_____________________
Keterangan : *) Coret yang tidak perlu
KESEPAKATAN BERSAMA
ANTARA
MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA
DAN
MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA
TENTANG
PONDOK PESANTREN SALAFIYAH SEBAGAI
POLA WAJIB BELAJAR PENDIDIKAN DASAR SEMBILAN
TAHUN
Nomor : 1/U/KB/2000
Nomor :MA/86/2000
Pada hari Kamis tanggal tiga puluh bulan Maret tahun dua ribu, bertempat di Jakarta, kami yang bertandatangan di bawah mi;
1. Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia, yang selanjutnya disebut sebagai Pihak Pertama.
2. Menteri Agama Republik Indonesia, yang selanjutnya disebut sebagai Pihak Kedua.
Kedua belah pihak telah setuju untuk mengadakan kesepakatan Bersama dalam Program Pengembangan Pondok Pesantren Salafiyah untuk menyelenggarakan Pola Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun sebagai pelaksanaan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1994 tentang Pelaksanaan Wajib Belajar Pendidikan Dasar.
Pasal 1
Ketentuan Umum
(1) Pondok Pesantren Salafiyah dalam Kesepakatan Bersama ini adalah salah sam tipe Pondok Pesantren yang tidak melaksanakan jalur pendidikan sekolah (formal); namun kegiatan pendidikan dan pembelajaran menggunakan Kurikulum Khusus Pondok Pesantren;
(2) Wajib Belajar Pendidikan Dasar adalah suatu gerakan nasional yang diselenggarakan di seluruh Indonesia bagi warga negara Indonesia yang berusia 7 (tujuh) tahun sampai 15 (lima belas) tahun untuk mengikuti pendidikan dasar atau pendidikan yang setara sampai tamat;
(3) Wajib Belajar Pendidikan Dasar dilaksanakan di satuan pendidikan dasar atau satuan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan setara dengan pendidikan dasar baik yang diselenggarakan oleh Pemerintah maupun oleh masyarakat.
Pasal 2
Tujuan
Mengoptimalkan pelaksanaan Program Nasional Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun melalui Pondok Pesantren Salafiyah.
Pasal 3
Ruang Lingkup
(1) Pondok Pesntren Salafiyah sebagai bagian dari Sistem Pendidikan Nasional dalam mensukseskan Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun perlu lebih dikembangkan dengan dukungan pemerintah dan masyarakat.
(2) Para siswa yang belajar di pesantren (santri) memiliki kesempatan yang sama untuk melanjutkan sekolah (belajar) ke jenjang yang lebih tinggi, baik kelembagaan pendidikan yang sejenis yang berciri khas agama (vertical), maupun kelembagaan pendidikan umum (diagonal), dengan memenuhi syarat tertentu yang diatur oleh Menteri terkait.
(3) Departemen Pendidikan Nasional dan Departemen Agama serta instansi terkait akan memberikan dukungan fasilitas terhadap pelaksanaan proses belajar mengajar di Pondok Pesantren Salafiyah sebagai bagian dan program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun.
Pasal 4
Biaya
Biaya yang ditimbulkan sebagai akibat dan pelaksanaan kegiatan pada pasal 2 tersebut dibebankan kepada:
(1) Dana kegiatan yang bersumber dari Departemen dan instansi yang terkait dengan pelaksanaan program pemberdayaan Pondok Pesantren Salafiyah dalam Penuntasan Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun.
(2) Dana sumbangan masyarakat yang diberikan secara sukarela,
(3) Dana dan berbagai sumber lain yang sah dan tidak mengikat.
Pasal 5
Tim Pelaksana
Untuk pelaksanaan kesepakatan bersama ini, Departemen Pendidikan Nasional dan Departemen Agama setuju untuk membentuk tim pelaksana yang dikoordinasikan oleh Kantor Menko Kesra dan Taskin. Ketua dan anggota tim terdiri dari wakil-wakil ketua Departemen tersebut yang bertugas menyusun Petunjuk Pelaksanaan dan melakukan pembinaan selanjutnya.
Pasal 6
Penutup
Kesepakatan bersama ini dibuat dalam rangkap dua, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama dan telah diterima oleh kedua belah pihak yang bersangkutan pada saat perjanjian ini selesai ditandatangani.
Pihak Pertama YAHYA A. MUHAIMIN | Pihak Kedua TOLCHAH HASAN |
Mengetahui,
Menko Kesra dan Taskin
Prof. Dr. BASRI HASANUDDIN, MA
KEPUTUSAN BERSAMA
DIREKTUR JENDERAL PEMBINAAN KELEMBAGAAN AGAMA ISLAM DEPARTEMEN AGAMA DAN DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL
NOMOR: E/83/2000
NOMOR: 166/c/Kep/DS/2000
PEDOMAN PELAKSANAAN PONDOK PESANTREN SALAFIYAH
SEBAGAI POLA WAJIB BELAJAR PENDIDIKAN DASAR
DIREKTUR JENDERAL PEMBINAAN KELEMBACAAN AGAMA ISLAM
DEPARTEMEN AGAMA
DAN DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN DASAR
MENENGAH DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL
Menimbang : a. Bahwa pondok pesantren sebagai lembaga Pendidikan Islam yang tumbuh dan berkembang di Indonesia merupakan aset nasional dan mempunyai peran besar dalam mencerdaskan kehidupan bangsa.
b. Bahwa sebagian besar Pondok Pesantren, khususnya Pesantren Salafiyah yang selama mi dikelola secara mandiri oleh masyarakat kurang mendapat perhatian dan belum diakui keberadaannya sebagai bagian dari Sistem Pendidikan Nasional.
c. Bahwa sehubungan dengan hal tersebut pada huruf a dan b, dipandang perlu menetapkan Keputusan Bersama Direktur Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Departemen Agama dan Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Departemen Pendidikan Nasional.
Mengingat : 1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1991 tentang Pendidikan Dasar;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat Dalam Pendidikan Nasional;
7. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor I Tahun 1994 tentang Pelaksanaan Wajib Belajar Pendidikan Dasar;
8. Keputusan Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat Nomor: 1 8/Kep/Menko/Kesra/X/ 1994 tentang pelaksanaan Koordinasi Pelaksanaan Wajib Belajar Pendidikan Dasar yang diperbaharui dengan Keputusan Menteri Negara Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat dan Pengentasan Kemiskinan Nomor: 07/Kep/Menko I Kesra III / 1999 tentang Pedornan Umum Koordinasi Pelaksanaan Penuntasan Wajib Belajar Pendidikan Dasar;
9. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 060/LJ/1993 tentang Kurikulum Pendidikan Dasar Dan Menengah;
10. Keputusan Menteri Agama Nornor 18 Tahun 1975 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departernen Agama yang telah diubah dan disempurnakan terakhir dengan Keputusan Menteri Agama Nomor 75 Tahun 1984.
Memperhatikan : a. Kesepakatan Bersama antara Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia dan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor: 1 /U/KB/2000 dan Nomor : MA/86/2000 tentang Pondok Pesantren Salafiyah sebagai Pola Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun.
MEMUTUSKAN
Menetapkan : KEPUTUSAN BERSAMA DIREKTUR JENDERAL PEMBINAAN KELEMBAGAAN AGAMA ISLAM DEPARTEMEN AGAMA DAN DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN PONDOK PESANTREN SALAFIYAH SEBAGAI POLA WAJIB BELAJAR PENDIDIKAN DASAR.
BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Keputusan Bersama mi yang dimaksud dengan :
(1) Pesantren Salafiyah adalah salah satu tipe Pondok Pesantren yang menye1enggrakan pengajaran Al Qur’ an dan kitab kuning secara berjenjang atau Madrasah Diniyah yang kegiatan pendidikan dan pengajarannya menggunakan kurikulum khusus Pondok Pesantren.
(2) Pendidikan dasar adalah pendidikan umum yang Iamanya sembilan tahun, diselenggarakan selama enam tahun di sekolah dasar dan tiga tahun di sekolah lanjutan tingkat pertama atau satuan pendidikan yang sederajat.
(3) Wajib belajar pendidikan dasar adalah gerakan nasional yang diselenggarakan di seluruh Indonesia bagi warga negara yang berusia tujuh sampai dengan lima belas tahun untuk mengikuti pendidikan dasar atau pendidikan yang setara sampai tamat.
(4) Wajib belajar pendidikan dasar dilaksanakan di satuan pendidikan dasar dan satuan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan setara dengan pendidikan dasar baik yang diselenggarakan oleh pemerintah maupun oleh masyarakat.
BAB II
TUJUAN DAN SASARAN
Pasal 2
Tujuan dari program ini adalah meningkatkan peran serta pondok pesantren salafiyah dalam menyelenggarakan program wajib belajar pendidikan dasar sembilan tahun bagi para peserta didik (santri), sehingga para santri dapat memiliki kemampuan setara dan kesempatan yang sama untuk melanjutkan belajar ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi.
Pasal 3
Sasaran kegiatan ini adalah para santri di pondok pesantren salafiyah, yang berusia 7-15 tahun yang mengikuti pendidikan diniya Ula (tingkat dasar) dan diniyah Wustha (tingkat lanjutan pertama), yang tidak sedang menempuh pendidikan pada SD/MI dan SLTP/MTs atau bukan pula tamatannya.
BAB III
KURIKULUM DAN EVALUASI
Pasal 4
(1) Pondok Pesantren Salafjyah yang menyelenggarakan program ini tetap dapat menggunakan kurikulum diniyah yang telah berjalan selama ini, ditambah dengan beberapa mata pelajaran umum dan menjadi satu kesatuan kurikulum pendidikan pondok pesantren.
(2) Mata pelajaran umum yang diwajibkan minimal 3 mata pelajaran, yaitu Bahasa Indonesia, Maternatika, dan IPA. Sedang mata pelajaran umum lainnya disampaikan melalui penyediaan buku-buku perpustakaan.
(3) Bahan pelajaran yang digunakan disamping menggunakan bahan dan buku buku yang disusun dan ditetapkan oleh pemerintah, dapat menggunakan buku-buku yang berlaku pada SD/MI/Paket A dan SLTP/MTs/Paket B.
Pasal 5
(1) Evaluasi belajar dilakukan oleh guru/mudarris/tutor pesantren penyelenggara selama proses belajar mengajar sesuai dengan kemajuan pembelajaran santri dan evaluasi belajar tahap akhir (EBTA), dilakukan sendiri oleh pesantren salafiyah penyelenggara.
(2) Ketiga mata pelajaran dapat diajarkan sekaligus atau disesuaikan dengan kesanggupan/kesiapan siswa/santri (sistem kredit).
(3) STTB (surat tanda tamat belajar) dikeluarkan oleh pondok pesantren salafiyah penyelenggara.
(4) STTB atau ijazah yang dikeluarkan oleh pondok pesantren penyelenggara program mi diakui oleh pemerintah setara dengan STTB SD/MI atau SLTP/MTs dan dapat dipergunakan untuk melanjutkan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi dengan syarat-syarat yang akan diatur oleh Departemen terkait.
BAB IV
PENYELENGGARAAN
Pasal 6
Untuk rnenyelenggarakan program wajib belajar pendidikan dasar ini, Pondok Pesantren Salafiyah melaporkan kepada Kantor Departemen Agama, Kantor Departemen Pendidikan Nasional, dan Këpada Dinas Pendidikan di Pemda Kabupaten/Kota
Pasal 7
Dalarn penyelenggaraan program wajib belajar pendidikan dasar ini, Pondok Pesantren Salafiyah berhak untuk mengatur dan menentukan jadwal pendidikan serta proses pembelajaran yang sesuai dengan kebiasaan, tradisi serta kondisi setempat.
Pasal 8
Tenaga pengajar diutamakan dan lingkungan Pondok Pesantren Salafiyah yang memiliki kualifikasi dan kemampuan di bidangnya dan dapat pula dibantu tenaga dan guru-guru dan sekolah atau madrasah sekitarnya.
BAB V
PEMBIAYAAN
Pasal 9
Biaya pengelolaan Pondok Pesantren Salafiyah dalam rangka penuntasan wajib belajar pendidikan dasar sembilan tahun menjadi tanggung jawab masyarakat. Pondok Pesantren penyelenggara program ini berhak mendapat bantuan dari pemerintah.
Pasal 10
Pengaturan lebih lanjut tentang teknis pelaksanaan keputusan bersama ini dilakukan oleh Direktur Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Departemen Agama dan Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Departemen Pendidikan Nasional, baik secara bersama-sama maupun sendiri sesuai dengan bidangnya masing-masing.
Keputusan bersama mi mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.
Ditetapkan di : Jakarta
Pada Tanggal : 6 Juni 2000
Direktur Jenderal Direktur Jenderal
Pendidikan Dasar dan menengah Pembinaan Kelembagaan Agama Islam
Departemen Pendidikan nasional Departemen Agama
Dr. INDRA DJATI SIDI Dr. H. HUSNI RAHIM
NIP. 130 672 115 NIP. 150 060 369
Tembusan Yth. :
1. Menko Kesra dan Taskin;
2. Menteri Agama RI;
3. Menteri Pendidikan Nasional RI.
KEPUTUSAN BERSAMA
DIREKTUR JENDERAL KELEMBAGAAN AGAMA ISLAM
DEPARTEMEN AGAMA
DAN
KEPALA BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL
NOMOR : Dj.II/526/2003
NOMOR: 6016/G/HK12003
TENTANG
UJIAN AKHIR NASIONAL PROGRAM WAJIB BELAJAR PENDIDIKAN
DASAR 9 TAHUN PADA PONDOK PESANTREN SALAFIYAH
DIREKTUR JENDERAI KELEMBAGAAN AGAMA ISLAM
DEPARTEMEN AGAMA
DAN KEPALA BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL
Menimbang : a. bahwa program wajib belajar pendidikan dasar pada pondok pesantren salafiyah telah dicanangkan kegiatannya sejak tahun 2000 memerlukan evaluasi akhir tentang hasil proses pembelajaran;
b. bahwa untuk mengetahui basil be1ajár santri dan standarisasi mutu pendidikan pada pondok pesantren salafiyah secara nasional perlu dilakukan Ujian Akhir Nasional Pondok Pesantren Salafiyah;
c. bahwa sehubungan dengan butir a dan b perlu ditetapkan Keputusan Bersama Direktur Jenderal Kelembagaan Agama Islam Departemen Agama dan Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Departernen Pendidikan Nasional tentang Ujian Akhir Nasional Pondok Pesantren Salafiyah Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar pada Pondok Pesantren Salafiyah.
Mengingat : 1. Undang-Undang Nornor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah;
2. Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Peraturan Pemerintah No. 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar, yang telah diubah dan disempurnakan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 1998;
4. Peraturan Pernerintah Nornor 73 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah;
5. Peraluran Pernerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional;
6. lnstruksi Presiden Nornor 1 Tahun 1994 tentang Pelaksanaan Wajib Belajar 9 Tahun;
7. Kesepakatan Bersarna antara Menteri Pendidikan Nasional dan Menteri Agarna RI Nornor 1/U/KB/2000 dan Nomor MA/86/2000 tentang Pondok Pesantren Salafiyah Sebagai Pola Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 Tahun.
8. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 18 tahun 1975 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departernen Agama yang telah diubah dan disempurnakan dengan Keputusan Menteri Agama Nomor 1 Tahun 2001.
9. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 373 Tahun 2002 tcntang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Departemen Agama Provinsi dan Kantor Departemen Agarna Kabupaten/Kota (di sempurnakan);
10. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional RI Nomor 114/U/2001 tentang Penilaian Hasil Belajar Nasional;
11. Keputusan Menteri Pendidikan Nasiortal RI No. 017/U/2003 tentang Ujian Akhir Nasional Tahun Pelajaran 2002/2003;
12. Kepulusan Menteri Pendidikan Nasional No. 012/U/2002 tentang Sistem Penilaian di Sekolah Dasar, Sekolah Luar Biasa Tingkat Dasar, dan Madrasah lbtidaiyah;
13. Keputusan Bersarna Dirjen Binbaga Islam Depag dan Dirjen Dikdasmen Depdiknas Nomor E/83/2000 dan Nomor 166/C/KEP/DS-2000 tentang Pedoman Pelaksanaan Pondok Pesantren Salafiyah Sebagai Pola Pendidikan Dasar.
MEMUTUSKAN
Menetapkan : KEPUTUSAN BERSAMA DIREKTUR JENDERAL KELEMBAGAAN AGAMA ISLAM DEPARTEMEN AGAMA DAN KEPALA BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DEPARTEMEN PENDID1KAN NASIONAL TENTANG UJIAN AKHIR NASIONAL PROGRAM WAJIB BELAJAR PENDIDIKAN DASAR 9 TAHUN PADA PONDOK PESANTREN SALAFIYAH
BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Keputusan ini yang dimaksud dengan :
1. Program wajib belajar adalah program wajib belajar pendidikan dasar 9 tahun;
2. Pondok pesantren salafiyah yang selanjutnya disebut pondok pesantren adalah pondok pesantren salafiyah penyelenggara program wajib belajar;
3. Santri adalah santri peserta program wajib belajar pada pondok pesantren;
4. Mata Pelajaran Umum adalah mata pelajaran yang diajarkan dengan cara tatap muka meliputi Bahasa Indonesia, Matematika, dan Ilmu Pengetahuan Alam, serta mata pelajaran umum yang diajarkan dengan cara nontatap muka meliputi Pendidikan Kewarganegaraan, bahasa Inggris, dan Ilmu Pengetahuan Sosial;
5. Surat Tanda Lulus yang disingkat STL adalah surat pernyataan resmi dan sah berisi nilai hasil ujian yang diberikan kepada santri peserta program wajib belajar yang lulus dalam Ujian Akhir Nasional;
6. Ijazah adalah surat pernyataan resmi dan sah yang diberikan kepada santri peserta program wajib belajar yang telah lulus Ujian Akhir Nasional dan lulus ujian program pada pondok pesantren dan berisi pernyataan pemberian hak kepada yang bersangkutan sesuai dengan jenjang pendidikan yang ditempuhnya;
7. Direktorat Jenderal adalah Direktorat Jenderal Kelembagaan Agama Islam Departemen Agama RI;
8. Badan adalah Badan Penelitian dan Pengembangan Departemen Pendidikan Nasional;
9. Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal Kelembagaan Agama Islam, Departemen Agama RI;
10. Kepala Badan adalah Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Departemen Pendidikan Nasional;
11. Pusat Penilaian adalah Pusat Penilaian Pendidikan Badan Penelitian dan Pengembangan Departemen Pendidikan Nasional;
12. Kepala Pusat adalah Kepala Pusat Penilaian Pendidikan Badan Penelitian dan Pengembangan Departemen Pendidikan Nasional;
13. Kantor Wilayah adalah Kantor Wilayah Departemen Agama Propinsi;
14. Kepala Kantor Wilayah adalah Kepala Kantor Wilayah Departemen Agama Propinsi;
15. Dinas Propinsi adalah Dinas yang menangani bidang pendidikan di tingkat Propinsi;
16. Kepala Dinas Propinsi adalah Kepala Dinas yang menangani bidang pendidikan di tingkat Propinsi;
17. Kantor adalah Kantor Departernen Agama Kabupaten/Kota;
18. Dinas Kabupaten/Kota adalah Dinas yang menangani bidang pendidikan di tingkat Kabupaten/Kota;
BAB II
NAMA DAN TINGKAT UJIAN
Pasal 2
Ujian yang diselenggarakan di akhir program wajib belajar pada pondok pesantren yang bersifat nasional disebut Ujian Akhir Nasional Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar pada Pondok Pesantren Salafiyah dan disingkat Ujian Akhir Nasional Pondok Pesantren Salafiyah.
Pasal 3
Ujian Akhir Nasional Pondok Pesantren Salafiyah terdiri dari dua tingkatan:
a. tingkatan Ula
b. tingkatan Wustha
BAB III
TUJUAN DAN FUNGSI
Pasal 4
Ujian Akhir Nasional Pondok Pesantren Salafiyah bertujuan untuk :
a. mengukur pencapaian basil belajar santri sesuai dengan standar kemampuan lulusan;
b. mengukur mutu pendidikan di tingkat nasional, provinsi, kabupaten/kota dan pondok pesantren;
c. mempertanggungjawabkan penyelenggaraan program kepada masyarakat dan Pemerintah;
Pasal 5
Ujian Akhir Nasional Pondok Pesantren Salafiyah berfungsi sebagai :
a. bahan pertimbangan dalam penentuan kelulusan santri;
b. bahan pertimbangan dalam seleksi penerimaan siswa/santri baru pada jenjang pendidikan yang lebih tinggi;
c. umpan balik dalam perbaikan program pembelajaran pada pondok pesantren;
BAB IV
PESERTA
Pasal 6
(1) Peserta Ujian Akhir Nasional Pondok Pesantren Salafiyah tingkatan Ula adalah santri peserta program wajib belajar pada pondok pesantren, yang memenuhi syarat:
a. telah mengkuti program wajib belajar tingkatan Ula selama 3 tahun atau lebih;
b. memiliki rapor/daftar nilai mata pelajaran umum tahun pertama, kedua, dan ketiga secara lengkap;
c. berumur sekurang-kurangnya 12 tahun pada saat pendaftaran.
(2) Peserta Ujian Akhir Nasional Pondok Pesantren Salafiyah tingkatan Wustha adalah santri peserta program wajib belajar pada pondok pesantren, yang memenuhi syarat:
a. telah mengikuti program wajib belajar tingkatan Wustha selama 2 tahun atau lebih;
b. memiliki rapor/daftar nilai mata pelajaran umum tahun pertama, kedua, dan ketiga secara lengkap;
c. memiliki ijazah atau surat keterangan berpenghargaan sama dengan ijazah Sekolah Dasar atau Madrasah Ibtidaiyah atau sederajat; berumur sekurang-kurangnya 15 tahun pada saat pendaftaran.
BAB V
MATA PELAJARAN, BENTUK, DAN RUANG LINGKUP MATERI
Pasal 7
(1) Ujian Akhir Nasional Pondok Pesantren Salafiyah tingkat Ula meliputi mata pelajaran Matematika, Ilmu PengetahuanAlam, Bahasa Indonesia, Pendidikan Kewarganegaraan, dan Ilmu Pengetahuan Sosial;
(2) Ujian Akhir Nasional Pondok Pesantren Salafiyah tingkatan Wustha meliputi mata pelajaran Matematika, Ilmu Pengetahuan Alam, Bahasa Indonesia, Pendidikan Kewarganegaraan, Ilmu Pengetahuan Sosial, dan Bahasa Inggris.
Pasal 8
Ujian Akhir Nasional Pondok Pesantren Salafiyah dilaksanakan dalam bentuk tertulis dan praktik sesuai dengan karakteristik materi dan kompetensi masing-masing mata pelajaran.
Pasal 9
(1) Materi Soal ujian tingkatan Ula mengacu kepada kurikulum Sekolah Dasar (SD) atau Madrasah Ibtidaiyah (MI);
(2) Materi Soal ujian tingkatan Wustha mengacu kepada kurikulum Sekolah Menengah Pertama (SMP) atau Madrasah Tsanawiyah;
BAB VI
PENYIAPAN BAHAN
Pasal 10
Standar kompetensi, kisi-kisi, dan naskah soal Ujian Akhir Nasional Pondok Pesantren Salafiyah untuk seluruh mata pelajaran program wajib belajar disusun oleh Pusat Penilaian;
BAB VII
PENYELENGGARAAN
Pasal 11
(1) Penanggung jawab umum Ujian Akhir Nasional Pondok Pesantren Salafiyah pada tingkat pusat adalah Direktur Jenderal dan Kepa1aadan;
(2) Penanggung jawab teknis penyelenggaraan Ujian Akhir Nasional Pondok Pesantren Salafiyah pada tingkat pusat adalah Kepala Pusat Penilaian;
(3) Penanggung jawab penyelenggaraan Ujian Akhir Nasional Pondok Pesantren Salafiyah pada tingkat propinsi adalah Kepala Kantor Wilayah berkoordinasi dengan Kepala Dinas Propinsi;
(4) Penganggungjawab penyelenggara Ujian Akhir Nasional Pondok Pesantren Salafiyah pada tingkat Kabupaten/Kota adalah Kepala Kantor berkoordinasi dengan Kepala Dinas Kabupaten/Kota.
Pasal 12
(1) Untuk keperluan penyelenggaraan Ujian Akhir Nasional Pondok Pesantren Salafiyah dibentuk panitia penyelenggara Ujian Akhir Nasional Pondok Pesantren Salafiyah pada tingkat propinsi dan tingkat kabupaten/kota serta panitia pelaksana pada tingkat pondok pesantren;
(2) Kepala Kantor Wilayah dan Kepala Dinas Propinsi menetapkan panitia penyelenggara Ujian Akhir Nasional Pondok Pesantren Salafiyah pada tingkat propinsi;
(3) Kepala Kantor dan Kepala Dinas Kabupaten/Kola menerapkan paiiiua penyelenggara Ujian Akhir Nasional Pondok Pesantren Salafiyah pada tingkat Kabupaten/Kota dan panitia pelaksana pada tingkat Pondok Pesantren.
Pasal 13
(1) Panitia penyelenggara Ujian Akhir Nasional Pondok Pesantren Salafiyah tingkat propinsi terdiri dari unsur Kantor Wilayah dan Dinas Propinsi;
(2) Panitia penyelenggara Ujian Akhir Nasional Pondok Pesantren Salafiyah tingkat Kabupaten/Kota terdiri dari unsur Kantor dan Dinas Kabupaten/Kota;
(3) Panitia pelaksana Ujian Akhir Nasional Pondok Pesantren Salafiyah tingkat Pondok Pesantren terdiri dari unsur Pondok Pesantren penyelenggara ujian dan pondok pesantren yang bergabung.
Pasal 14
Ujian Akhir Nasional Pondok Pesantren Salafiyah dilaksanakan 2 (dua) kali dalam satu tahun;
Pasal 15
(1) Penetapan Pondok Pesantren penyelenggara Ujian Akhir Nasional Pondok Pcsantren Salafiyah dilakukan oleh Kepala Kantor;
(2) Santri pada Pondok Pesantren yang tidak ditetapkan sebagai penyelenggara Ujian Akhir Nasional Pondok Pesantren Salafiyah dapat bergabung pada Pondok Pesantren penyelenggara.
Pasal 16
Pemeriksaan hasil Ujian Akhir Nasional Pondok Pesantren Salafiyah dilakukan oleh Pusat Penjlaian.
BAB VIII
PENENTUAN KELULUSAN
Pasal 17
(1) Peserta dinyatakan lulus apabila mengikuti ujian seluruh mata pelajaran program wajib belajar dan mencapai batas nilai kelulusan yang ditetapkan oleh Kepala Pusat Penilaian;
(2) Kelulusan peserta Ujian Akhir Nasional Pondok Pesantren Salafiyah ditetapkan oleh Kepala Pusat Penilaian;
(3) Peserta yang dinyatakan lulus berhak memperoleh STL dan Ijazah;
(4) Peserta yang dinyatakan belum lulus dapat mengulang pada ujian berikutnya.
BAB IX
PENERBITAN STL DAN IJAZAH
Pasal 18
(1) STL dan Ijazah tingkatan Ula setara dan diakui sama dengan STL dan Ijazah Sekolah Dasar dan Madrasah Ibtidaiyah;
(2) STL dan Ijazah tingkatan Wustha setara dan diakui sama dengan STL dan Ijazah Sekolah Menengah Pertama dan Madrasah Tsanawiyah.
Pasal 19
(1) Spesifikasi bentuk, ukuran, dan isi STL ditetapkan oleh Pusat Penilaian;
(2) STL diterbitkan oleh Pusat Penilaian dan ditandatangani oleh Kepala Pusat;
(3) Pengadaan STL dilakukan oleh Pusat Penilaian;
(4) Pengesahan salinan/fotocopy STL dilakukan oleh Kepala Kantor atau Kepala Dinas Kabupaten/Kota atau Kepala Kantor Wilayah atau Kepala Dinas Propinsi atau pejabat yang ditunjuk.
Pasal 20
(1) Spesifikasi bentuk, ukuran, dan isi Ijazah ditetapkan oleh Direktur Jenderal;
(2) Ijazah diterbitkan oleh Pondok Pesantren dan ditandangani oleh Pimpinan Pondok;
(3) Pengadaan Ijazah dilakukan oleh Direktorat Jenderal;
(4) Pengesahan salinan/fotocopy Ijazah dilakukan oleh Kepala Kantor atau Kepala Dinas Kabupaten/Kota atau Kepala Kantor Wilayah atau Kepala Dinas Propinsi ätau pejabat yang ditunjuk;
(5) Ketentuan lain tentang penerbitan Ijazah diatur oleh Direktur Jenderal.
BAB X
PEMBIAYAAN
Pasal 21
Biaya penyelenggaraan Ujian Akhir Nasional Pondok Pesantren Salafiyah bersumber dari pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan sumber lain yang relevan;
BAB XI
PEMANTAUAN DAN EVALUASI
Pasal 22
Pemantauan dan Evaluasi Penyelenggaraan Ujian Akhir Nasional Pondok Pesantren Salafiyah dilakukan oleh Tim Pemantau dan Evaluasi yang ditetapkan oleh Panitia pada setiap tingkat kepanitiaan.
BAB XII
PELAPORAN
Pasal 23
(1) Pelaporan penyelenggaraan Ujian Akhir Nasional Pondok Pesantren Salafiyah mencakup pelaksanaan dan hasil ujian
(2) Pimpinan pondok pesantren penyelenggara menyampaikan laporan kepada Kepala Kantor;
(3) Kepala Kantor menyampaikan laporan kepada Kepala Kantor Wilayah;
(4) Kepala Kantor Wilayah menyampaikan laporan kepada Direktur Pendidikan Keagamaan dan Pondok Pesantren serta Kepala Pusat Penilaian;
(5) Kepala Pusat Penilaian menyampaikan laporan tingkat nasional kepada Kepala Badan, Direktur Jenderal, Menteri Pendidikan Nasional dan Menteri Agama;
BAB XIII
KEWAJIBAN DAN SANKSI
Pasal 24
(1) Setiap unsur baik perorangan, kelompok, atau lembaga yang terlibat dalam penyelenggaraan Ujian Akhir Nasional Pondok Pesantren Salafiyah wajib menjaga kerahasiaan dan keamanan dokumen;
(2) Setiap unsur baik perorangan, kelompok, atau lembaga yang melakukan pelanggaran atau penyimpangan dalam penyelenggaraan Ujian Akhir Nasional Pondok Pesantren Salafiyah dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
BAB XIV
PENUTUP
Pasal 25
(1) Hal-hal lain tentang teknis penyëlenggaraan Ujian Akhir Nasional Pondok Pesantren Salafiyah yang belum diatur dalam Keputusan Bersama ini akan ditetapkan oleh Kepala Pusat dalam bentuk Standar Prosedur Operasional Ujian Akhir Nasional Pondok Pesantren Salafiyah;
(2) Apabila terdapt kekeliruan dalam pengaturan Surat Keputusan Bersama ini akan diadakan perbaikan seperlunya;
(3) Keputusan Bersama ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.
Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal : 18 Nopember 2003
Direktur Jenderal Kelembagaan Kepala badan Penelitian dan Pengembangan
Agama Islam Departemen Pendidikan Nasional
Prof. Dr. H.A. QODRI A. AZIZY, MA Dr. BOEDIONO
NIP. 150202427 NIP. 130344755
Tembusan :
1. Menteri Koordinator Kesejahteraan Rakyat RI;
2. Menteri Agama RI;
3. Menteri Pendidikan Nasional RI;
4. Direktur Jenderal Dikdasmen Departemen Pendidikan Nasional;
5. Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Departemen Agama;
6. Para Kepala Kantor Wilayah Departemen Agama Propinsi;
7. Para Kepala Dinas Pendidikan Propinsi;
8. Para Kepala Kantor Departemen Agama Kabupaten/Kota;
9. Para Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota.
Langganan:
Postingan (Atom)